DHE Tak Mengalir, Ekonomi Nasional Bisa Sesak Napas

JAKARTA – Pemerintah melalui otoritas terkait perlu secepatnya mencari solusi atas penundaan pembayaran devisa hasil ekspor (DHE). Sebab, kondisi ini jika tak tertangani secara serius bisa berdampak sistemik terhadap perekonomian nasional.

Peneliti Ekonomi Center of Reform on Economic (Core), Yusuf Rendi Manilet mengatakan, memang, dalam praktiknya, siklus ekspor mulai dari kontrak, pengiriman barang, hingga pembayaran tidak bisa dikatakan singkat. Namun ketika pembayaran dari pembeli luar negeri tertunda, efeknya langsung terasa pada aliran devisa ke dalam negeri.

"Saya pikir kondisi ini bukan sekadar isu teknis perdagangan internasional, tetapi juga bisa berdampak sistemik terhadap stabilitas eksternal Indonesia. Ketika DHE tertahan di luar negeri lebih lama, ketersediaan valas dalam negeri ikut terganggu. Ini bisa menekan posisi cadangan devisa, memperlemah nilai tukar, dan dalam jangka pendek memberi tekanan tambahan pada kebijakan moneter,"ucap Yusuf Rendi pada Koran Jakarta, Rabu (30/7).

Dia menegaskan pemerintah bersama otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI) dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu merespons secara adaptif. "Misalnya, memperkuat koordinasi dengan eksportir untuk mempercepat repatriasi devisa, atau menyiapkan skema khusus untuk mengelola risiko keterlambatan pembayaran dari luar negeri, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi,"sebutnya.

Manajer Riset Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengatakan, perekonomian global saat ini tengah dihadapkan pada sejumlah tekanan seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingginya tingkat suku bunga global yang menekan aktivitas perdagangan. Ketegangan geopolitik yang mengganggu rantai pasok dan arus pembayaran internasional.

Di tengah kondisi ini, pembeli luar negeri cenderung mengalami tekanan likuiditas yang menyebabkan penundaan "pembayaran kepada eksportir Indonesia. Ini adalah faktor eksternal yang di luar kendali pemerintah Indonesia, namun efeknya langsung terasa terhadap arus DHE ke dalam negeri,"ucapnya.

DHE ujar Badiul seharusnya masuk ke sistem keuangan domestik sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan BI yang mewajibkan penyimpanan DHE di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu.

"Jika pembayaran dari luar negeri tertunda DHE tidak masuk tepat waktu, bahkan bisa tidak masuk sama sekali jika terjadi gagal bayar dan hal ini mengurangi likuiditas valas di dalam negeri,"paparnya.

Potensi risiko ialah menekan nilai tukar rupiah, karena pasokan valas berkurang. Lalu, mengganggu stabilitas neraca pembayaran, kemudian menghambat penguatan cadangan devisa negara. Potensi lainnya, sektor perbankan tidak mendapatkan suplai DHE seperti yang diperkirakan, sehingga menurunkan kapasitas pembiayaan sektor riil dalam mata uang asing.

Kemudian, menimbulkan volatilitas pasar keuangan, terutama jika investor melihat arus devisa sebagai indikator ketahanan eksternal. Ketahanan ekonomi nasional tak hanya bergantung pada volume ekspor, tetapi juga efektivitas aliran DHE masuk ke sistem domestik.

Tingkatkan Fleksibilitas

Pemerintah menurutnya, perlu meningkatkan fleksibilitas kebijakan DHE, sambil memperkuat sistem mitigasi risiko terhadap keterlambatan pembayaran global.

Pemerintah juga perlu melakukan diversifikasi mitra dagang, mengurangi ketergantungan pada pembeli dengan risiko gagal bayar tinggi. Penguatan sistem perbankan domestik dalam mengelola likuiditas valas dan peninjauan ulang insentif bagi eksportir agar tetap berorientasi pada repatriasi DHE.

Diketahui, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, tantangan perekonomian global saat ini turut berdampak terhadap penundaan pembayaran Devisa Hasil Ekspor (DHE).