Pemprov DKI Dukung Proses Hukum Kasus Beras Oplosan yang Libatkan PT Food Station
📅 Sabtu, 26 Jul 2025, 15:55 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Doc: Istimewa
JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum atas kasus dugaan beras oplosan yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini bertugas menyediakan dan mendistribusikan pangan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemprov dalam menegakkan hukum tanpa intervensi.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan mencampuri jalannya penyidikan yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Ia memastikan Pemprov akan menghormati seluruh tahapan hukum yang berlaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menuntaskan perkara ini.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan mendukung penuh pihak kepolisian dalam mengusut kasus ini secara transparan,” ujar Suharini Eliawati saat ditemui di Balai Kota Jakarta pada Jumat (25/7).
Ia juga menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada stabilitas distribusi pangan untuk masyarakat Jakarta.
Dalam pernyataannya, Suharini menambahkan bahwa Gubernur DKI Jakarta telah menginstruksikan agar PT Food Station tetap menjalankan produksi dan distribusi pangan seperti biasa. Ia menyampaikan bahwa pasokan pangan untuk warga ibu kota tidak boleh terganggu, meski perusahaan tengah menghadapi proses hukum.
Sebaiknya Anda baca juga:
“Sesuai arahan Bapak Gubernur, PT Food Station diminta untuk tetap berproduksi dan meningkatkan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Upaya ini dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap penyedia pangan tetap terjaga.
Di sisi lain, PT Food Station juga mengambil langkah antisipatif dengan membuka saluran pengaduan bagi masyarakat. Sekretaris Perusahaan PT Food Station, Kadek Reza Pradipta, mengungkapkan bahwa pihaknya membuka kanal pelaporan bagi masyarakat yang menemukan produk pangan tidak sesuai standar di pasaran.
“Laporan dapat disampaikan melalui nomor pengaduan 0821-3700-1200 untuk selanjutnya kami tindaklanjuti,” kata Kadek.
Ia memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditanggapi dengan serius guna menjaga kualitas dan keamanan produk pangan yang beredar.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan bahwa layanan publik, khususnya dalam sektor ketahanan pangan, tetap berjalan optimal sambil mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!