Warga Swiss Memilih Tetap Netral Tanpa Harus Terisolasi dari Dunia

BERN - Warga Swiss memberikan suara pada Minggu (27/9) mengenai usulan yang banyak diperdebatkan untuk memperketat netralitas negara mereka yang sangat dijunjung tinggi, dengan hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas akan menolak inisiatif yang didukung oleh sayap kanan ekstrem dan dijuluki “pro-Rusia” oleh para penentangnya.

Pemungutan suara langsung mengenai topik tersebut dan topik lainnya dimulai pada pukul 10.00 pagi (08.00 GMT) sebagai bagian dari sistem demokrasi langsung Swiss, meskipun sebagian besar warga memberikan suara lebih awal melalui pos.

Masyarakat Swiss secara luas menerima netralitas mereka, namun inisiatif untuk mengukuhkan definisi yang ketat ke dalam konstitusi telah memunculkan perbedaan pendapat yang mendalam mengenai apa yang dimaksud dengan netralitas tersebut.

Posisi tradisional Swiss adalah netralitas militer yang didukung oleh persenjataan yang memadai, namun perang Rusia di Ukraina kembali memunculkan pertanyaan mengenai sikap netralitasnya dalam konflik-konflik luar negeri.

Merespons keputusan Bern untuk mendukung tekanan ekonomi Uni Eropa, organisasi pro-kedaulatan Pro Switzerland berhasil mengumpulkan cukup banyak tanda tangan untuk memicu pemungutan suara publik—sesuai sistem demokrasi langsung negara tersebut—tentang pengukuhan netralitas secara lebih tegas dalam konstitusi.

Usulan tersebut telah ditolak mentah-mentah oleh hampir seluruh kalangan politik, dengan jajak pendapat menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih akan melakukan hal yang sama.

Moskow, yang telah mengecam Swiss karena bergabung dengan sanksi UE dan menuduh Bern mengabaikan netralitasnya, justru memuji inisiatif tersebut — yang dijuluki “pro-Rusia” oleh beberapa penentang.

Usulan tersebut menyerukan agar konstitusi menjamin bahwa netralitas Swiss bersifat “terlindungi dan abadi”.

Hal itu akan mencegah Swiss—yang netralitasnya telah ada sejak tahun 1516 dan diakui secara internasional sejak tahun 1815—untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan NATO, serta akan mengesampingkan segala bentuk aliansi militer kecuali jika negara tersebut diserang.

Selain itu, hal itu akan melarang penerapan sanksi kecuali jika diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Semua pihak dalam perdebatan ini berargumen bahwa mereka ingin mempertahankan netralitas Swiss. Baik pemerintah maupun parlemen Swiss telah menolak usulan tersebut, dengan alasan bahwa usulan itu terlalu dogmatis dan akan membatasi ruang gerak negara di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

“Netralitas selalu diterapkan dengan tingkat fleksibilitas tertentu,” tegas Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis dalam debat yang disiarkan televisi baru-baru ini.

Meskipun Swiss tidak berencana mencabut larangan penjualan senjata ke negara-negara yang sedang berkonflik, termasuk Ukraina, ia menekankan bahwa “netralitas tidak berarti ketidakpedulian”.

Negara ini, katanya, “tidak akan berpaling ketika melihat pelanggaran terhadap aturan internasional yang justru memungkinkan kita hidup dalam damai”.

Hampir semua partai politik besar juga menolak inisiatif tersebut, kecuali Partai Rakyat Swiss (SVP) yang berhaluan sayap kanan keras — partai terbesar di Swiss.