Pemerintah Perlu Maksimalkan Kopdes Merah Putih untuk Transformasi Pangan

Jakarta – Pemerintah didesak untuk memaksimalkan peran Koperasi Desa (Kopdes) MerahPutih sebagai kunci utama dalam transformasi tata kelola pangan nasional. Hal ini sejalan dengan pernyataan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menyoroti potensi besar koperasi dalam mewujudkan sistem pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian integral dari transformasi tata kelola pangan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan.

"Ke depannya, kami meyakini masyarakat dapat lebih mudah mengakses pangan pokok yang terjangkau dengan jaminan kualitas melalui Kopdes Merah Putih," kata Arief di Jakarta, Selasa (22/7).

Seperti dikutip dari Antara, Bapanas mendukung penuh Kopdes Merah Putih dengan memastikan gerai sembako mampu menyediakan beragam pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat secara merata di berbagai wilayah dengan harga yang stabil.

Produk yang tersedia meliputi beras  Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras premium, MinyaKita, hingga telur ayam yang dapat dibeli masyarakat dengan harga terjangkau dan tidak melebihi ketetapan pemerintah.

"Harganya lebih terjangkau karena tidak melampaui ketetapan pemerintah," ujarnya.

Arief meminta jika ditemukan takaran atau mutu pangan yang tidak sesuai, masyarakat diimbau segera melapor karena outlet Kopdes Merah Putih lebih mudah ditelusuri sehingga pengawasan terhadap distribusi dan kualitas produk dapat dilakukan optimal.

Bapanas juga mendukung koperasi desa melalui kemudahan akses distribusi, penyaluran beras SPHP, serta bantuan pangan untuk memperkuat kemandirian pangan masyarakat desa.

Selama tahun 2024, kata Arief, pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 1,9 juta ton dan program SPHP beras sebanyak 1,4 juta ton ke berbagai daerah di Indonesia. Sementara, penyaluran SPHP tahun ini akan disalurkan sebanyak 1,3 juta ton.

Kopdes Merah Putih diposisikan sebagai penghubung antara produksi dan konsumsi, serta menjadi wadah strategis bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam ekosistem pangan nasional.

"Pemerintah sedang membangun sistem pangan yang efisien, sekaligus juga berdaulat dan berpihak kepada produsen pangan kita sendiri," kata Arief.