Prabowo: Kemerdekaan Sejati Adalah Kemerdekaan Ekonomi

Jakarta - Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi, demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

"Kemerdekaan sejati adalah kemerdekaan ekonomi. Kita punya semua bentuk (lembaga) kenegaraan. DPR, MPR, DPD, gubernur, menteri, kita punya semua, tapi rakyat kita masih ada yang lapar. Kita belum merdeka. Rakyat kita masih sangat miskin, kita belum merdeka," kata Presiden.

Seperti dikutip dari Antara, Prabowo mengatakan negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan, menjamin, dan memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya.

Karena itulah, menurutnya, Kopdes Merah Putih dibentuk untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan. Tujuan utamanya adalah memerdekakan masyarakat dari kemiskinan.

"Koperasi adalah alat bagi yang lemah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, menjadi sarana untuk berdaulat dan sarana untuk kemerdekaan yang sejati," ujar Presiden.

Menurut Prabowo, gerakan ini juga sudah sejak dahulu dilakukan oleh para pendiri bangsa dengan serikat-serikat dagang yang dibentuk.

Presiden berharap Kopdes Merah Putih dapat menjadi senjata ekonomi untuk melawan ketimpangan global, mampu memotong rantai pasok yang panjang menjadi sederhana. Petani dan masyarakat desa pun terbebas dari rentenir dan tengkulak.

Prabowo meluncurkan kelembagaan sebanyak 80 ribu Kopdes Merah Putih.

Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan.

Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.