Kementan Kembangkan Peringatan Dini Hama dan Informasi Tanah

BADUNG - Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian hama dan data informasi tanah untuk mendukung produktivitas dan menekan biaya produksi.

“Tantangan saat ini membutuhkan solusi bersama,” kata Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementan Fadjry Djufry di sela lokakarya internasional pengendalian hama dan informasi tanah di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (22/7).

Adapun tantangan yang dihadapi sektor pertanian khususnya di negara-negara di Asia di antaranya perubahan cuaca yang tidak menentu, kerusakan tanah, serta serangan hama dan penyakit tanaman yang bisa mengganggu hasil panen.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengadakan lokakarya di Kuta, Bali tersebut yang dihadiri para peneliti dan pemangku kebijakan sektor pertanian dari 14 negara di Asia bersama program Inisiatif Kerja Sama Pertanian dan Pangan Asia (AFACI), yang dibentuk pada 2009 oleh Korea Selatan.

Ada dua pengendalian hama yang menjadi sorotan pada agenda tersebut yakni ulat grayak jagung dan wereng batang cokelat melalui program pemantauan dan diagnosa dua hama tersebut di wilayah Asia (PMP+).

Program itu dirancang untuk menyediakan data terkini mengenai serangan hama melalui sistem pemantauan yang dapat digunakan sebagai dasar peringatan dini dan pengambilan keputusan pengendalian hama secara cepat dan akurat.

Kemudian, program SOIL+ yakni sistem informasi tanah nasional yang memungkinkan pengelolaan data tanah berkelanjutan, sebagai landasan dalam meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan lahan, dan keberlanjutan sistem pangan dan pertanian di kawasan Asia.

Dengan adanya data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat menyusun kebijakan pertanian yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdaya tahan jangka panjang.

Nantinya, para peneliti dapat saling bertukar teknologi, inovasi dan pengalaman dalam pengembangan sektor pertanian mulai dari pengendalian hama hingga informasi tanah.

"Dengan lebih dari 17.000 pulau dan beragam zona agroekologis, Indonesia sangat memerlukan pendekatan berbasis data dalam pengelolaan lahan dan sistem pertanian adaptif," ucapnya.

Ia meyakini pendekatan kolaboratif tersebut menjadi kunci dalam membangun ketahanan sistem pangan dan pertanian di kawasan Asia, sekaligus memperkuat posisi Asia dalam menghadapi tantangan global di bidang pertanian dan pangan.