Harga Bawang Merah Rendah, Bapanas Dorong Kolaborasi Petani dengan Kopdes Merah Putih dan MBG

JAKARTA-Petani mengeluhkan rendahnya harga bawang merah di tingkat produsen. Ini tentunya tidak menguntungkan bagi petani sehingga keberlanjutan produksi terancam.

Keluhan itu disampaikan dalam dialog kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke kawasan UPLAND, Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (21/7). Turut didampingi Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) yang turut menampung berbagai aspirasi dari petani. 

Salah satu isu yang mencuat adalah rendahnya harga bawang merah di tingkat produsen yang kerap tidak menguntungkan. Menanggapi itu, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret.

“Kami telah menerbitkan Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2024 tentang harga acuan pembelian dan penjualan untuk bawang merah, baik di tingkat produsen maupun konsumen. Kami berharap ini dijadikan acuan oleh pelaku usaha, baik dalam membeli dari petani maupun dalam menjual ke konsumen. Ini penting agar harga lebih adil dan petani terlindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bapanas mendorong agar hasil panen bawang merah dan produk olahan pertanian lainnya dari kawasan UPLAND Pujon Kidul dapat terhubung dengan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) serta jaringan Koperasi Desa Merah Putih. Keterhubungan ini diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas dan berkelanjutan bagi produk petani lokal.

“Selain pasar reguler, hasil panen juga harus dikoneksikan dengan dua program strategis itu. Ini agar berapa pun jumlah panen di daerah Pujon bisa terserap pasar dengan baik,” ujar Andriko.

Ketua Rombongan kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI, I Nyoman Adi Wiryatama, menyampaikan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menyukseskan program bantuan pangan yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program bantuan pangan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh pelaksanaan yang efektif di tingkat daerah.

“Kami di Komisi IV mendorong agar sinergi ini ditingkatkan, khususnya dalam mempercepat distribusi bantuan pangan dan juga menyerap hasil panen petani. Jangan sampai hasil pertanian melimpah tapi tidak ada jaminan pasar. Ini bisa menurunkan semangat petani,” ungkap Slamet.