Kesepakatan Tarif AS dan RI Beri Kepastian ke Pasar Keuangan dan Dunia Usaha

“Dengan margin tarif ini, kita punya ruang untuk bermain di kualitas dan nilai tambah,” jelasnya.

Dia pun meminta Pemerintah untuk memfasilitasi pelaku industri dalam mengakses informasi, insentif ekspor, serta pertemuan bisnis dengan importir AS agar momentum tarif 19 persen ini tidak terlewatkan.

“Jangan sampai ini hanya jadi berita bagus tanpa follow-up konkret. Kami siap kalau dilibatkan dalam delegasi perdagangan,” kata Sapto.

Tidak Seimbang

Sementara itu, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menilai kesepakatan tarif 19 persen di satu sisi menguntungkan sektor ekspor, namun di sisi lain tekanan dagang AS bisa menggerus daya saing ekspor nasional.

Selain itu, tarif impor 0 persen untuk produk asal AS juga perlu dicermati secara kritis. “Kita tidak boleh melihat ini sekadar sebagai pengumuman teknis, tapi sebagai sinyal bahwa hubungan dagang kita sedang memasuki fase negosiasi yang tidak seimbang,” kata Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Anggawira.

Meskipun penetapan tarif 19 persen menjadi yang terendah di antara negara-negara Asia, dia menilai kesepakatan dagang tersebut tetap akan menimbulkan sejumlah dampak terhadap industri.

Dari Surabaya, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handoyo, mengatakan, diplomasi ekonomi Indonesia kalah jauh dan tidak seimbang dengan AS.

Sebab itu, produk ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) dan tenaga kerja murah perlu segera ditransformasi.

“Pemerintah perlu mendorong penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan teknologi. Kita harus mulai beralih ke produk-produk semi high-tech dan high-tech. Bukan lagi hanya mengandalkan barang mentah atau tenaga kerja murah,” kata Rossanto.