BPIP Harus Diperkuat, Kata Romo Magnis: Demi Pancasila di Panggung Politik

Guru besar filsafat moral Franz Magnis Suseno memandang penting Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar Pancasila menjadi tokok ukur perpolitikan Indonesia.

"Bagi saya kalau dibuat undang-undang BPIP itu sangat masuk akal supaya BPIP bisa menjalankan tugasnya. BPIP penting agar Pancasila betul-betul menjadi tolok ukur perpolitikan Indonesia," kata Romo Magnis, sapaan karibnya, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tentang penyusunan RUU BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Sebagai tolak ukur etika perpolitikan Indonesia, dia mengatakan tentu Pancasila mempunyai implikasi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, dia menyebut BPIP berperan untuk mengawasi supaya negara dalam hal legislasi, pemerintahan, judikatif tidak menyeleweng dengan Pancasila.

"Jadi agar perundangan dan keputusan politik tidak bertentangan dengan Pancasila, melainkan membuat semakin nyata cita-cita Pancasila," ujarnya.

Dia lantas melanjutkan, "Pemerintah yang harus membuat sebuah kebijakan yang terus-menerus membuat lebih nyata lima sila dalam kehidupan bangsa."

Dia mengatakan dalam menjalankan tugasnya maka BPIP perlu memberi perhatian atau mengangkat ke forum publik atas hal-hal penting untuk diberi peringatan, misalnya tindakan intoleransi, segala bentuk kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai sebuah etika perpolitikan Indonesia, Romo Magnis pun berharap seluruh masyarakat Indonesia menghayati dan menjalani nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.

RDPU tersebut turut dihadiri pula oleh sejumlah narasumber di antaranya, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, Mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI (Purn) Saurip Kadi, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi, hingga Wakil Ketua Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI Dossy Iskandar Prasetyo.

Adapun, RUU BPIP telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025.