Ekonom Wanti-Wanti: Jangan Sampai Kopdes Jadi Beban Baru Negara!

Ia menambahkan, dukungan pendanaan dari Himbara dinilai penting karena bank-bank BUMN memiliki pengalaman dan kemampuan dalam menilai risiko kredit serta mengelola pembiayaan produktif secara efektif. Meski bank BUMN mempunyai pengalaman, pendanaan Kopdes tetap memerlukan mitigasi risiko yang komprehensif sejak awal.

Saat dihubungi terpisah, Kepala Riset LPPI Trioksa Siahaan mengatakan pihaknya berharap Kopdes Merah Putih dapat menumbuhkan ekonomi dari daerah dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa.

Namun, ujar Trioksa, implementasi usaha dari Kopdes juga perlu diperhatikan dengan baik. Demikian pula terkait dengan pengelolaannya, sehingga Kopdes tidak hanya cepat redup setelah diluncurkan tapi tetap dapat bertumbuh dan berkelanjutan.

“Sumber permodalan sudah ada, yang diperlukan selanjutnya adalah bagaimana mengelola usaha kopdes dan modal yang ada sehingga dapat terus bertumbuh dan berkelanjutan,” kata Trioksa.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 19 Juli 2025, dengan kegiatan peluncuran yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifi Hasan atau Zulhas mengatakan, saat ini telah ada 500 Koperasi Desa yang memiliki badan hukum dan kurang lebih 100 Koperasi Desa yang memenuhi persyaratan sebagai percontohan atau mockup.

Menurut Zulhas, pinjaman Rp3 miliar dari bank anggota Himbara baru akan diberikan saat usaha koperasi sudah berjalan.

Ia juga menegaskan bahwa sumber dana utama koperasi berasal dari bank-bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan koperasi simpan pinjam (KSP).

"Kita bentuk dengan cara yang benar, kita pikirin usahanya dulu, setelah usahanya ada baru pembiayaannya. Jadi Rp3 miliar pinjaman dari Himbara, plafon pinjaman dan ini tidak APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ini pinjaman," kata Zulhas.