Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Komisi X DPR Desak Kemenbud Lakukan Uji Publik
📅 Jumat, 04 Jul 2025, 11:40 WIB | Oleh: Lili Lestari
Doc: DPR RI
PADANG - Proses penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan menimbulkan polemik di masyarakat.
Menyikapi hal itu, Komisi X DPR RI mendesak Kementerian Kebudayaan untuk segera melakukan uji publik terhadap naskah sejarah yang sedang digarap.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, uji publik sangat penting agar masyarakat bisa memberikan masukan dan testimoni terhadap konten sejarah yang ditulis ulang.
"Dengan uji publik, hal-hal yang bersifat kontroversial juga bisa dibahas dan dikoreksi bersama berdasarkan dasar serta fakta yang kuat," kata Kurniasih usai kunjungan kerja Komisi X di Universitas Andalas, Padang, Sumatra Barat, Kamis (3/7), sebagaimana dikutip di media resmi DPR RI.
Kurniasi menekankan bahwa penulisan ulang sejarah nasional harus benar-benar mengakomodasi masukan dari berbagai pihak dan kalangan. Untuk menyerap aspirasi tersebut, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik Kampus Unand untuk menggelar forum yang dihadiri oleh para akademisi, sejarawan, dan budayawan lokal.
Sebaiknya Anda baca juga:
Di tempat yang sama, Rektor Unand, Efa Yonnedi, menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai kunjungan Komisi X memiliki makna strategis dan historis bagi dunia akademik dan masa depan bangsa.
"Upaya penulisan ulang Sejarah Nasional yang sedang digagas saat ini merupakan tonggak penting dalam membentuk identitas bangsa yang inklusif, adil, dan berpijak pada keberagaman narasi lokal," ujar Efa Yonnedi.
Sebagai salah satu perguruan tinggi tertua di luar Pulau Jawa, Unand memiliki komitmen kuat dalam menjaga, mengkaji, dan mengembangkan sejarah lokal serta budaya Minangkabau sebagai bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia. Efa meyakini bahwa penulisan sejarah yang adil harus membuka ruang bagi suara-suara dari daerah, perempuan, komunitas adat, dan kelompok marjinal lainnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
"Kami menyambut baik semangat yang diusung oleh Komisi X DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, memastikan agar proses penulisan sejarah ini dilakukan secara ilmiah, partisipatif, dan bebas dari politisasi," tutup Efa.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!