Pembentukan Tim Perumus Regulasi Pendidikan Gratis

Manokwari - Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat menginisiasi pembentukan tim perumus konsep pendidikan gratis.

Anggota Pokja Papua Cerdas BP3OKP Papua Barat Arius Mofu di Manokwari, Jumat, mengatakan tim tersebut melibatkan unsur dari pemerintah provinsi setempat dan tujuh kabupaten.

"Tim nantinya menyusun regulasi tentang komponen apa saja yang tidak dipungut biaya," kata Mofu.

Beberapa waktu lalu, kata dia, BP3OKP menggelar lokakarya menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan untuk membahas percepatan pelaksanaan pendidikan gratis di tujuh kabupaten.

Pembentukan tim perumusan konsep pendidikan gratis menjadi salah satu rekomendasi utama dari lokakarya yang nantinya diserahkan kepada Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

"Rekomendasi nantinya sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan di masa mendatang," ujarnya.

Menurut dia, konsep pendidikan gratis yang tidak terakomodasi melalui produk hukum daerah dan petunjuk teknis pelaksana akan menimbulkan kekhawatiran dari masing-masing sekolah.

BP3OKP juga memastikan perumusan regulasi pendidikan gratis tetap memperhatikan mutu dan kualitas, supaya penyelenggaraannya tidak menimbulkan ketimpangan sosial.

"Banyak sekolah masih kebingungan akibat adanya surat edaran terkait pendidikan gratis," ucap Mofu.

Ia menyebut isu pendidikan yang juga menjadi topik lokakarya, yaitu peluncuran Kartu Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif tanpa diikuti aturan turunan.

Kemudian, program bantuan pendidikan yang bersumber dari dana otonomi khusus (otsus) dan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga kurang mampu.

"Dalam rekomendasi lokakarya itu kami cantumkan soal penyelenggaraan program bantuan pendidikan yang belum merata," ujarnya.

Rektor Universitas Papua Hugo Warami menyebut kualitas pendidikan gratis harus menjadi prioritas, karena melahirkan sumber daya manusia Papua yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing global.

Regulasi pendidikan gratis harus mencantumkan secara eksplisit item-item bebas biaya, jenjang pendidikan yang menerapkan konsep gratis, dukungan anggaran untuk sekolah dan lainnya.

"Supaya jelas tanggung jawab dari masing-masing pihak, dan kapan mulai diselenggarakan. Regulasi hukumnya harus ada," ujar Hugo.