Diplomasi Ekonomi Indonesia Kehilangan Kredibilitas

JAKARTA - Jawaban resmi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang tidak mengubah pengenaan tarif ke barang Indonesia membuktikan bahwa Indonesia belum memiliki pengaruh diplomatik yang kuat dalam percaturan global. 

Pakar Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Malang, Adhi Cahya Fahadayna, mengatakan posisi RI yang lemah dalam percaturan global itu, terutama karena tidak memiliki daya tawar yang kuat dan berbagai kelemahan lain seperti kurang tegas dalam keberpihakan dan masalah kredibilitas diplomat yang ada.

“Asumsi yang selama ini diklaim oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terbantahkan oleh kenyataan lemahnya posisi tawar Indonesia dalam negosiasi tarif dengan AS. Indonesia belum memiliki daya tawar geopolitik maupun kekuatan ekonomi yang cukup untuk bernegosiasi dalam posisi yang setara dengan AS,” kata Adhi.

Hal itu diperparah oleh ambiguitas politik luar negeri Indonesia yang pragmatis dan tidak konsisten. Keputusan untuk mendekat ke BRICS, misalnya, telah menimbulkan keraguan di mata AS terhadap komitmen Indonesia dalam kerja sama perdagangan jangka panjang.

Kelemahan itu jelasnya, bukan tanpa sebab. Pertama, Menteri Luar Negeri Indonesia tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam ekonomi dan politik global. Akibatnya, diplomasi ekonomi Indonesia kehilangan kredibilitas dan tidak mampu menjalin komunikasi yang setara dengan pejabat senior AS.

Kedua, doktrin politik luar negeri “bebas aktif” yang selama ini dibanggakan justru menjadi penghambat. Doktrin tersebut sering kali membuat Indonesia enggan mengambil sikap tegas, dan malah terjebak dalam pendekatan pragmatis yang tidak memiliki arah strategis.

Ketiga, Indonesia tidak berani menentukan kedekatan antara Tiongkok dan AS. Di tengah perang dagang kedua negara, Indonesia memilih netral dan menjaga hubungan baik dengan keduanya. Sikap itu justru menurunkan tingkat kepercayaan dari kedua belah pihak.

Surat dari Presiden Trump yang menyebutkan angka 32 persen sebagai bagian dari kebijakan tarif terhadap Indonesia, serta ancaman penambahan tarif jika Indonesia menaikkan bea masuknya, menunjukkan bahwa AS tidak melihat Indonesia sebagai mitra strategis yang setara.

Meskipun Indonesia telah melakukan berbagai pendekatan, termasuk penandatanganan MoU di sektor pertanian dan energi, serta menawarkan kerja sama di bidang mineral kritis seperti nikel dan kobalt, posisi tawar Indonesia tetap lemah.

Negosiasi yang berlangsung hingga batas akhir 8 Juli 2025 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam posisi menunggu keputusan sepihak dari AS. Ini bukan bentuk kemitraan strategis, melainkan relasi yang timpang. Jika Indonesia ingin memperkuat posisinya di panggung global, maka reformasi diplomasi ekonomi harus dimulai dari dalam.

“Kementerian Luar Negeri harus dipimpin oleh figur yang memahami ekonomi global, dan politik luar negeri harus diarahkan pada strategi yang jelas dan konsisten. Tanpa itu, Indonesia akan terus menjadi penonton dalam permainan besar geopolitik dan perdagangan dunia,” tuturnya.

Arah Kebijakan Ekonomi

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/7) mengatakan AS dan Indonesia sepakat melanjutkan perundingan tarif dalam tiga minggu ke depan guna memastikan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak.

“Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan AS terkait progres perundingan. Ke depan, kita akan terus berupaya menuntaskan negosiasi ini dengan prinsip saling menguntungkan,” kata Airlangga.

Airlangga mengaku telah melaksanakan pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang (United States Trade Representative/USTR) Jamieson Greer di Washington.