Mentargetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di NTB

Doc: Antara

Ket. Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada Rakor Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota NTB yang dilaksanakan Dinas PMPD Dukcapil NTB di Mataram, Kamis (3/7/2025).

Mataram - Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal menargetkan Provinsi NTB dapat terbebas dari kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2029 melalui program desa berdaya dan posyandu.

"Target ini siap dicapai dengan cara memaksimalkan peran posyandu dan program desa berdaya yang kini tengah kita gencarkan," kata Iqbal pada Rakor Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota NTB yang dilaksanakan Dinas PMPD Dukcapil NTB di Mataram, Kamis.

Ia menjelaskan, posyandu yang tersebar di setiap desa di NTB memiliki potensi yang besar dalam membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem. Sebab, militansi yang ada pada ribuan kader posyandu sangatlah kuat sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu pemerintah dalam mengurangi distorsi informasi yang sering terjadi dalam birokrasi.

"Distorsi informasi ini yang seringkali menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program strategis dalam memerangi kemiskinan yang ada di tingkat desa," tegas Miq Iqbal, sapaan karib gubernur.

"Masyarakat sangat menerima kehadiran kader posyandu. Mereka didengar dan dicari masyarakat. Melihat dari konteks ini, ini aset yang luar biasa," sambungnya.

Selain dengan cara memaksimalkan pemanfaatan posyandu, Pemerintah Provinsi NTB juga akan memanfaatkan program desa berdaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem. Pemprov NTB akan bekerja sama dengan seluruh pihak untuk memberdayakan 106 desa yang masuk ke dalam daftar kemiskinan ekstrem.

"Nantinya, pemerintah akan mendampingi desa-desa tersebut dengan prinsip memberdayakan bukan membuat masyarakat bergantung pada bantuan," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan tujuan utama desa berdaya adalah untuk membuat masyarakatnya terlepas dari kemiskinan ekstrem sehingga tak lagi masuk ke dalam daftar penerima bantuan.

"Ini adalah kendaraan kita bersama untuk menyelesaikan masalah masalah di desa," katanya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia mengatakan Provinsi NTB nantinya akan mengembangkan SIP atau Sistem Informasi Posyandu berbasis website. Nantinya, sistem ini akan menampung seluruh data posyandu yang ada di desa-desa secara real time sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara lebih akurat berdasarkan data-data yang ada pada SIP.

"Tugas kita adalah memantau, memonitor, dan mengevaluasi secara berkala. Dilakukan secara berjenjang. Turunkan kebijakan yang sama dari pusat ke desa-desa," ujarnya.