DJPB: Penyaluran Bansos di Sumbar Capai Rp20,97 Miliar

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyebut penyaluran bantuan sosial atau bansos di daerah itu hingga 31 Mei 2025 mencapai 44,50 persen atau senilai Rp20,97 miliar.

"Bantuan sosial yang telah terealisasi ini dari total pagu belanja pemerintah pusat 2025 di Sumbar sebesar Rp47,12 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Sumbar Mohammad Dody Fachrudin di Padang, Selasa.

Bansos merupakan program bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung masyarakat Indonesia yang menghadapi risiko ekonomi dan sosial. Saat ini, terdapat berbagai jenis bansos yang disalurkan kepada masyarakat di antaranya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Beras (BSB) dan lainnya.

Dody menyebutkan penyaluran bansos tersebut mengalami kenaikan sebesar 20,24 persen secara year on year (yoy) bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan penyaluran itu diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan daya beli di masyarakat.

Sebab, ujar dia, dengan daya beli yang terjaga, maka aktivitas konsumsi rumah tangga dapat tetap stabil serta dinilai mampu menjaga kesejahteraan kelompok rentan di Provinsi Sumbar.

Sementara itu, secara umum belanja pemerintah pusat di Sumbar hingga 31 Mei 2025 tercatat sebesar Rp3,31 triliun atau terealisasi 30,16 persen dari pagu 2025 mencapai Rp10,98 triliun.

"Belanja pemerintah pusat tersebut pada dasarnya didominasi oleh belanja pegawai sebesar Rp2,18 triliun, atau 66,02 persen dari total keseluruhan," katanya.

Ia menyampaikan belanja pegawai itu telah terealisasi 42,12 persen dari total pagu 2025 sebesar Rp5,19 triliun serta mengalami kenaikan 1,41 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kemudian, untuk belanja barang telah terealisasi Rp984,12 miliar atau 23,93 persen dari pagu 2025 sebesar Rp4,11 triliun. Sementara belanja modal terealisasi Rp120,82 miliar atau 7,40 persen dari total anggaran Rp1,63 triliun.