HIMKI Dukung Pemerintah Perjuangkan Tarif Preferensial Ekspor Mebel dan Kerajinan ke AS

JAKARTA — Menjelang diberlakukannya kebijakan tarif baru oleh Amerika Serikat pada 9 Juli 2025, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menyerukan langkah strategis bersama pemerintah untuk memperjuangkan tarif preferensial bagi ekspor produk mebel dan kerajinan asal Indonesia.

Isu tarif ini telah dibahas secara intensif bersama Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, dan jajaran pengurus inti KADIN Pusat dalam pertemuan pekan lalu. KADIN menunjukkan komitmen tinggi terhadap penguatan daya saing ekspor nasional, dan HIMKI sepenuhnya mendukung upaya sinergis ini sebagai bagian dari perjuangan bersama dunia usaha.

Ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke pasar AS saat ini mencapai 1,33 miliar dollar AS atau sekitar 54 persen dari total ekspor sektor ini. Industri ini menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja—baik langsung maupun tidak langsung—dan memiliki potensi besar menjadi pusat produksi global, asalkan didukung oleh tarif ekspor yang kompetitif.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menegaskan bahwa penetapan tarif yang lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia akan membuka peluang strategis bagi Indonesia.

“Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan 5 hingga 6 juta lapangan kerja baru—baik langsung maupun tidak langsung—dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi USD 6 miliar dalam lima tahun ke depan,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/6).

Sebaliknya, apabila tarif ekspor Indonesia lebih tinggi dari negara pesaing, akan terjadi penurunan permintaan yang signifikan dari para buyer. Hal ini berisiko menyebabkan kehilangan momentum pertumbuhan dan berkurangnya peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produksi dunia.

HIMKI mengapresiasi inisiatif Presiden RI untuk melakukan deregulasi secara menyeluruh. Momen ini harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai hambatan nyata yang dihadapi pelaku usaha, khususnya eksportir sektor mebel dan kerajinan. "Proses deregulasi juga sebaiknya mengacu pada praktik negara pesaing utama agar regulasi yang dihasilkan benar-benar kompetitif dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global,"ucap Sobur.

Rekomendasi Strategis 

Sebagai langkah nyata mendukung upaya pemerintah, HIMKI mengusulkan lima strategi utama, di antaranya Diplomasi Tarif Ekspor. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo, diharapkan dapat menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah mitra strategis jangka panjang bagi Amerika Serikat, dan siap menjalankan konsep trade balance yang adil dan berkelanjutan.

Kemudian, diversifikasi pasar. Pemerintah diharapkan mempercepat penyelesaian perjanjian strategis seperti IEU–CEPA dan membuka akses ke pasar BRICS dan Timur Tengah melalui misi dagang aktif.

Selanjutnya, reformasi ekosistem ekspor mendorong pembebasan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk produk hilir, penyederhanaan prosedur karantina, dan percepatan layanan logistik ekspor.

Kemudian, insentif fiskal bagi eksportir berupa pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) ekspor, restitusi dipercepat, dan pembiayaan dengan bunga rendah di bawah 6%, serta insentif pajak penghasilan bagi eksportir yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa.

Rekomendasi terakhir yakni perlindungan pasar dalam negeri. Yang diperkukan ujar Sobur ialah langkah langkah untuk melindungi potensi pasar domestik yg menjadi target negara-negara produsen mebel terkuat, menjadi sangat penting dan seksama. Pengetatan importasi adalah antisifasi dan sekaligus buffer untuk substitusi pasar eksport apabila terjadi penurunan volume eksport ke Amerika Serikat 

Masa Depan Ekspor