Ombudsman Pertanyakan Pemanfaatan Ruang di Sekitar Taman Wisata Alam

Padang -- Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mempertanyakan pemanfaatan ruang alam berupa pendirian bangunan di sekitar Taman Wisata Alam (TWA) Megamendung yang juga berbatasan langsung dengan aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Tanah Datar.

"Meskipun tanah itu bersertifikat, yang kita pertanyakan itu pemanfaatan ruangnya," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Adel menyikapi penyegelan sembilan titik di kawasan TWA Megamendung oleh Kementerian Kehutanan pada Kamis (26/6). Namun, dari sembilan titik yang ditutup itu terdapat beberapa bangunan yang dibiarkan dengan dalih memiliki sertifikat.

Menurut Adel, tiga bangunan satu di antaranya masjid di kawasan tersebut diduga tidak hanya melanggar tata ruang dan wilayah namun juga berbahaya terhadap keselamatan karena berada di daerah aliran sungai.

Apalagi, pada 11 Mei 2024 kawasan tersebut diterjang banjir bandang yang memporak-porandakan sejumlah bangunan di sepanjang aliran Sungai Batang Anai. Bahkan, beberapa bangunan permanen rata dengan tanah usai diterjang banjir bandang.

Adel juga mempertanyakan bangunan tersebut bisa mengantongi sertifikat padahal berada di dekat kawasan TWA Megamendung, sekaligus di daerah aliran sungai yang sangat rentan terdampak bencana.

"Kalau mau diuji, sertifikat ini bisa diuji BKSDA kenapa kawasannya ada sertifikat," saran dia.

Ombudsman menegaskan meskipun tiga bangunan itu memiliki sertifikat peruntukannya harus diperjelas. Sebab, jangan sampai hal itu menimbulkan kegaduhan di tengah penutupan sembilan titik bangunan dalam kawasan TWA Megamendung.

"Silakan dia punya sertifikat, silakan dia punya tanah tapi pemanfaatannya itu harus sesuai peruntukannya dan harus mengurus izin," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan Kemenhut RI Yazid Nurhuda mengatakan sejumlah bidang tanah yang mengantongi sertifikat di sekitar kawasan TWA Megamendung diterbitkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

"Berdasarkan keterangan dari ATR BPN, memang itu sah punya sertifikat," kata dia.