Insiden Rinjani jadi momentum pembenahan Basarnas

Doc: ANTARA/Nur Imansyah.

Ket. Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, Abdul Hadi.

Mataram -- Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi menilai insiden meninggalnya seorang pendaki asal Brasil akibat terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi momentum pembenahan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Kejadian ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang pada masa depan," kata Abdul Hadi yang merupakan anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 2 Pulau Lombok dalam keterangan di Mataram, Kamis.

Ia menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Juliana Marins, pendaki asal Brasil, dalam kecelakaan di kawasan Gunung Rinjani, sekaligus prihatin atas keterlambatan evakuasi korban yang memerlukan waktu hingga tiga hari sejak korban pertama kali melaporkan kondisinya.

"Publik berhak mempertanyakan lambatnya evakuasi ini. Bagaimana bisa dalam waktu kritis korban sempat memberi sinyal dan baru bisa dijangkau setelah tiga hari. Ini harus menjadi pembelajaran serius," ujar mantan pimpinan DPRD NTB itu.

Menurutnya, Basarnas dan tim SAR memang dihadapkan pada tantangan medan ekstrem, kabut tebal, dan posisi korban di jurang sedalam 600 meter.

Ia pun memberi apresiasi atas dedikasi tim SAR gabungan di lapangan, tetapi menekankan bahwa kejadian ini harus dievaluasi secara mendasar agar standar tanggap darurat bisa lebih cepat dan lebih tepat.

"Sudah saatnya kita mengevaluasi dan memperbarui SOP evakuasi di kawasan pegunungan dan taman nasional. Latihan rutin dan pelibatan komunitas lokal harus ditingkatkan agar respons lebih sigap," ungkap Abdul Hadi.

Selain itu politisi asal Lombok tersebut mendorong agar pemerintah memperkuat kapasitas dan teknologi SAR.

"Pengadaan drone pencari panas dan drone logistik berat harus menjadi prioritas, sekaligus memastikan seluruh pendaki, terutama wisatawan mancanegara, membawa pelacak GPS atau emergency beacon. Dengan begitu upaya evakuasi bisa berlangsung lebih cepat dan akurat," ucap Abdul Hadi.

Ia juga meminta adanya pusat komando terpadu dalam situasi darurat agar koordinasi antar instansi Basarnas, taman nasional, TNI, Polri, BPBD, dan komunitas lokal lebih efektif dan berbasis data real-time.

"Jadi sekali lagi, kejadian ini harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh agar tragedi serupa tidak terulang pada masa depan," katanya.