Indonesia Siap Bangun Pembangkit Nuklir, Bagaimana Mitigasi Pembuangan Limbahnya?

Fasilitas DGD Onkalo misalnya, menelan biaya sekitar €1,07 miliar (setara Rp17 triliun). Angka tersebut berporsi sekitar 10 % dari biaya pembangunan reaktor nuklir Olkiluoto-3 berkapasitas 1.600 megawatt yang berada di daerah yang sama (sekitar €11 miliar atau setara Rp 176 triliun).

Namun, persoalan muncul dari durasi pembangunan fasilitas manajemen limbah nuklir yang tidak bisa dibilang singkat. Pembangunan Onkalo butuh waktu 3 dekade dari 1995 sampai 2025.

Selain biaya dan waktu, satu hal yang tak kalah penting adalah legitimasi sosial. Tanpa dukungan publik, teknologi terbaik pun bisa bisa gagal—seperti kasus Yucca Mountain di Amerika Serikat.

Di Inggris, misalnya, mereka menargetkan DGD beroperasi pada 2075. Namun sejak beberapa tahun yang lalu, Inggris sudah menggandeng masyarakat lokal lewat program Community Partnership melalui Nuclear Waste Services. Warga terlibat dalam proses sejak awal, mendapat dana komunitas, serta punya hak untuk menolak.

Di Indonesia, wacana pengelolaan limbah nuklir sudah mulai disusun dalam Kebijakan Strategis Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Limbah Radioaktif dan Bahan Bakar Nuklir Bekas. Namun, belum ada penjelasan tentang Deep Geological Disposal, baik  lokasi, laboratorium bawah tanah, maupun skema pelibatan publik.

Dengan keragaman budaya dan geologi yang kompleks, Indonesia perlu perencanaan matang dan inklusif karena energi nuklir akan meninggalkan jejak panjang bagi generasi mendatang.

Penyimpanan limbah bukan pelengkap proyek PLTN, tapi bagian inti dari sistem energi nuklir itu sendiri. Perencanaan untuk pengelolaan limbahnya harus dipikirkan dengan kesungguhan yang sama dengan pembangunan reaktor nuklir. Jika tidak, energi nuklir hanya akan menjadi sumber masalah baru.

Harya Dwi Nugraha, Researcher at UiB | Head - Center for Sustainable Geoscience and Outreach (CSGO), Universitas Pertamina

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.