Tegas! Pemprov NTB Menyatakan Penjualan Pulau Panjang Ilegal

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan informasi penjualan Pulau Panjang di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa oleh sebuah situs daring adalah tindakan ilegal dan melanggar hukum.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi menegaskan bahwa siapa pun baik secara personal maupun badan hukum tidak diperkenankan punya hak kepemilikan atas pulau.

"Sesuai aturan bahwa kepemilikan pulau kecil baik perorangan maupun badan hukum tidak dibolehkan," ujarnya di Mataram, Senin (23/6).

Penegasan ini disampaikan Yusron Hadi menyikapi informasi penjualan Pulau Panjang di Kabupaten Sumbawa yang dijual secara daring atau online melalui situs www.privateislandonline.com.

Dalam pantauan Antara NTB di situs tersebut tertulis Pulau Panjang, Indonesia, Asia, dijual. Harga di atas berdasarkan permintaan. Tanyakan sekarang. Tulis dalam situs www.privateislandonline.com.

Ia mengatakan Pulau Panjang merupakan kawasan konservasi yang dikelola dengan prinsip prinsip keberlanjutan. Di aturannya pun pemanfaatannya tidak diperkenankan untuk aktivitas budidaya.

"Jadi penjualan pulau ini bisa dikategorikan ilegal, mari sama sama patuhi aturan yang berlaku," kata Yusron menegaskan.

Menurutnya, Dinas Kehutanan dan Dinas Kelautan Perikanan NTB akan menindaklanjuti, mengecek dan mendalami persoalan lebih lanjut.

"Setelah tergambar jelas baru bisa diambil langkah selanjutnya tentu dapat dipastikan setelah didalami oleh instansi terkait sesungguhnya apa yang terjadi," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Yusron, untuk di ketahui bersama bahwa segala bentuk penjualan pulau tidak diperbolehkan.

"Jelas bahwa itu dilarang dan kami memastikan hal itu tidak terjadi," katanya. Ant