Pramono Siap Bermitra Soal Ketahanan Pangan

JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain, terutama dalam menyiapkan ketahanan pangan. “Untuk bekerja sama dengan daerah-daerah lain, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan pengelolaan sampah, Pemprov Jakarta selalu siap,” tutur Pramono.

“Jakarta sangat senang dan gembira untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan semua kepala daerah terkait masalah pangan. Pertama-tama perlu dicari yang bisa dikerjasamakan,” katanya. Dia menyatakan ini dalam acara Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) tahun 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurutnya, yang pertama Jakarta membuka diri untuk bekerja sama di bidang ketahanan pangan atau pertanian. Alasannya Jakarta sendiri tidak memiliki area untuk bercocok tanam. Jakarta hanya memiliki 2 persen area bercocok tanam.

“Itu pertanian modern. Inilah yang kami tawarkan, pertama bisa kerja sama untuk urusan beras, daging secara konkret. Kemudian juga untuk bidang-bidang lain,” kata Pramono. Selain itu, Jakarta juga membuka diri untuk bekerja sama di bidang pengelolaan sampah. Terlebih lagi, kini teknologi sampah sudah semakin canggih.

Salah satu cara untuk mengatasi sampah Jakarta dengan membuat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). “Kami telah mendapatkan arahan secara langsung dari Presiden. Nantinya, dibangun 4 sampai 5 PLTSa,” katanya.

Terkait transportasi, Pramono mengatakan salah satu upaya penyelesaian masalah macet Jakarta dengan meluncurkan Transjabodetabek. Maka, Jakarta pun secara terbuka akan mendorong untuk terus melakukan pengembangan Transjabodetabek.

“Inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru bidang transportasi. Kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik,” kata Pramono. Gubernur juga menyinggung upaya pemenuhan air bersih Jakarta. Saat ini, cakupan air bersih baru mencapai 71 persen.

Dia pun menargetkan seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan air bersih pada tahun 2029. Jika pembangunan Waduk Karian tersendat, maka Pemprov siap mengambil alih proyek tersebut. “Nah yang seperti ini pasti kami harus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten,” jelas Pramono.

Melalui forum tersebut, Pramono berharap kerja sama antardaerah dapat lebih erat, sehingga dapat bersama-sama membangun dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.