Pasaman Barat Alokasikan 20 persen Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Warga

Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat telah memasukkan 20 persen anggaran dari dana desa untuk ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan pangan di daerah itu.

Penjabat Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail di Simpang Empat, Senin, mengatakan sejumlah kegiatan ketahanan pangan telah dimulai dan bahkan telah menghasilkan pendapatan.

"Jumlah besarannya masing-masing desa berbeda karena setiap desa memiliki dana yang berbeda," katanya.

Menurut dia, untuk Pasaman Barat pada 2025 ini memperoleh alokasi dana desa sebesar Rp98.139.345.000 pada 2025. Naik dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp97.063.957.000 untuk 90 nagari atau desa.

"Terjadi kenaikan dana desa yang kita peroleh tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.075.388.000," katanya.

Untuk kegiatan ketahanan pangan itu, kata dia, di antaranya akan digunakan untuk budi daya ayam petelur, budi daya ikan, lele, nila, gurami, budi daya sapi dan kambing.

Lalu untuk program pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sayur-sayuran, budidaya jagung dan padi.

Dia menyebutkan, pada 2025 Pasaman Barat merupakan kabupaten terbesar ke empat memperoleh dana desa setelah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Kenaikan alokasi dana desa tentu memberikan manfaat bagi Pasaman Barat. Pembangunan dan pemberdayaan desa tentu bisa lebih maksimal dilakukan.

Pengalokasian dana desa sesuai Permendes PDTT Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025.

Besaran dana desa yang diterima nagari sesuai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan kesulitan geografis.

"Ini sesuai aturan yang ada berupa jumlah penduduk, luas wilayah, kesulitan geografis, kemiskinan dan lainnya," katanya.

Dana desa itu, katanya, juga untuk penanganan stunting dan selebihnya disesuaikan dengan kebutuhan desa sesuai potensi serta kewenangan desa.

"Kami juga melakukan mitigasi bencana alam dan non-alam. Kegiatan itu ditambah dengan anggaran dari nagari," katanya.