Apindo Peringatkan Ekonomi RI Sudah Lampu Kuning

Dia pun mendorong Pemerintah agar segera memitigasi permasalahan, bukan sekedar memberi stimulus ke perekonomian karena itu tidak cukup. Celios jelasnya menyarankan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan dari 11 ke 9 persen sehingga ada ruang bagi kenaikan konsumsi masyarakat.

Selain itu Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebaiknya dinaikkan jadi 7,5 juta per bulan untuk dorong disposable income pekerja.

Bhima juga meminta Pemerintah agar mendorong daya beli kelas menengah dengan memberi stimulus yang mengincar kelompok tersebut. “Kalau hanya golongan bawah yang disasar insentif belum cukup membantu menggenjot daya beli,” kata Bhima.

Sementara itu, Wakil Ketua Apindo DIY, Tim Aprianto, menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi sinyal serius bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pengusaha di daerah. Ia menyebut angka 4,87 persen menunjukkan bahwa efisiensi di berbagai sektor harus segera dilakukan, terutama dalam hal perizinan yang selama ini menjadi beban biaya tinggi bagi pelaku usaha.

“Solusi bagi pengusaha saat ini adalah efisiensi. Kami mendorong moratorium perizinan di tingkat provinsi, serta pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah agar prosesnya lebih cepat dan tidak berbiaya mahal,” ujarnya.

Kebijakan itu penting untuk menekan ekonomi biaya tinggi yang masih membebani pengusaha daerah.