PCO: CKG Prabowo Salah Satu Program Kesehatan Terbesar Dunia

JAKARTA - Pemerintah mengalokasikan anggaran 4,7 triliun rupiah atau hampir 300 juta dollar AS untuk mendanai Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura dalam agenda konferensi pers daring di Jakarta, Kamis (12/6), menyebut angka ini sebagai salah satu alokasi dana pemerintah yang terbesar di dunia, demi menghadirkan layanan preventif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

"Presiden Prabowo adalah Presiden pertama di Indonesia yang miliki program prioritas dan sangat ambisius dalam mengentaskan penyakit," katanya.

Ia mengatakan Program CKG di Indonesia merupakan salah satu terbesar di dunia, karena menjangkau 280 juta warga Indonesia dalam 5 tahun, dimulai 60 juta orang di tahun pertama.

Ia mengatakan, besaran anggaran tersebut menunjukkan bahwa program ini bukan sekadar pelayanan dasar, melainkan prioritas kebijakan nasional yang setara dengan program-program besar di sejumlah negara maju.

"Program ini memperoleh dukungan alokasi anggaran 4,7 triliun rupiah atau hampir 300 juta dollar AS," katanya.

Alokasi anggaran tersebut setara dengan anggaran operasional transportasi umum di berbagai negara maju.

"Artinya, CKG ini adalah prioritas luar biasa dari pemerintah," ujar Prita.

Lebih lanjut, ia membandingkan skema CKG Indonesia dengan negara lain. Di Jepang, pemeriksaan kesehatan rutin diwajibkan setiap tahun bagi para pekerja.

Sementara di Inggris, program serupa hanya berlaku bagi warga berusia 40 hingga 74 tahun yang terbatas pada deteksi dini rasio penyakit jantung, stroke, diabetes, dan demensia.

Namun di Indonesia, kata Prita, pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku untuk seluruh warga RI tanpa batasan usia yang mencakup berbagai penyakit seperti mulai dari diabetes, obesitas, hipertensi, hingga masalah gigi dan mulut.

“Kita bahkan lebih progresif. Di Indonesia, CKG terbuka bagi siapa saja, tanpa batas usia atau status pekerjaan. Ini mencerminkan keadilan dan keberpihakan negara terhadap seluruh rakyat,” kata Prita.

Pemerintah juga menekankan bahwa anggaran ini merupakan investasi jangka panjang yang akan mengurangi beban ekonomi negara akibat penyakit tidak menular, seperti gagal ginjal, yang diketahui menyedot lebih 2 triliun rupiah APBN per tahun dari anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Belum lagi kita menghitung biaya yang timbul dari produktivitas yang hilang akibat kematian dini dan juga kecacatan, dan beban ekonomi keluarga karena beban pengobatan jangka panjang," katanya.