Transparansi Harus Jadi Nafas Koperasi Merah Putih

JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada program Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes) Merah Putih untuk menghindari kegagalan program. Karenanya, pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan koperasi sangat penting.

Kopdes Merah Putih diharapkan dapat menjawab permasalahan di desa soal rantai distribusi panjang, permodalan, dan dominasi middleman yang menekan harga petani serta mengurangi biaya bagi konsumen.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anammengingatkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi agar mengantisipasi potensi praktik nepotisme dalam pembentukan kopdes tersebut. "Jangan sampai ada nepotisme dan KKN sejak awal. Apa langkah konkret dari Pak Menteri untuk memastikan bahwa pengurus KMP ini tidak asal tunjuk, tapi betul-betul profesional dan punya integritas?" tanya Mufti dalam Raker (Rapat Kerja) dengan Menkop Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/5).

Mufti mengungkap kekhawatiran masyarakat termasuk di daerah pemilihannya di Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur, terhadap kepengurusan Kopdes Merah Putih yang diisi oleh keluarga kepala desa. "Banyak masyarakat kita berpikir kita sekarang menyampaikan bahwa Koperasi ini rata-rata pengurus yang ditunjuk yang dibentuk adalah keluarganya kepala desa. Kalau sejak awal saja sudah nepotisme, sudah KKN (kolusi, korupsi, nepotisme), bagaimana ke depan?" ujarnya.

Mufti juga menyoroti banyaknya sarjana akuntansi dan administrasi yang kembali ke daerah namun tidak dilibatkan atau bahkan tidak mengetahui adanya rekrutmen pengurus Kopdes Merah Putih. Padahal, proses tersebut seharusnya diumumkan secara publik. "Jangan sampai kemudian Koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa," tegasnya.

Selain isu KKN, Mufti Anam juga khawatir dengan model bisnis Kopdes Merah Putih yang disebut akan menjual sembako, elpiji, dan pupuk. Dia mempertanyakan nasib ekosistem usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah mapan di desa.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap Kopdes Merah Putih tidak justru menjadi ancaman bagi perekonomian masyarakat desa.

Kualitas SDM

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang nantinya menjadi pengurus dan pengelola maupun anggota Kopdes Merah Putih.

Dia mengapresiasi konsep "People Organization System (POS)" yang disampaikan Menkop dan mengusulkan pembuatan dashboard dengan Key Performance Indicator (KPI) agar publik dapat memantau progresnya secara transparan.

Seperti diketahui, data Kementerian Koperasi menunjukkan sebanyak 45.553 desa/ kelurahan sudah membentuk KDKMP melalui musyawarah desa/ kelurahan khusus. Rencananya, pemerintah akan meluncurkan 80.000 Kopdes Merah Putih pada 12 Juli mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Indonesia.

Sementara itu, Menkop Budi menegaskan komitmennya untuk mencegah praktik KKN dalam pembentukan serta pengelolaan Kopdes Merah Putih, dengan melarang pengurus memiliki hubungan darah atau kekerabatan (semenda). Budi Arie menegaskan, meskipun posisi ketua pengawas koperasi akan dijabat secara ex officio oleh kepala desa, aturan ketat akan akan diberlakukan untuk menjaga profesionalisme dan integritas para pengurus lainnya.

Pihaknya akan membatalkan kepengurusannya jika ditemukan ada pengurus Kopdes Merah Putih yang memiliki hubungan keluarga. Dia menekankan tidak adanya hubungan keluarga itu agar tidak timbul fraud alias korupsi saat kopdes merah putih itu dijalankan.