Menkeu Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8% pada Tahun 2026

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.

“Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

Seperti dikutip dari Antara, untuk mencapai target pertumbuhan itu, pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian, suku bunga SBN tenor 10 tahun pada 2026 diperkirakan pada kisaran 6,6 persen hingga 7,2 persen (7 persen pada target 2025). Target itu didukung oleh spread yang menarik dan kepercayaan dari investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan fiskal yang baik.

“Minat beli investor di pasar SBN akan terus terjaga dan menciptakan stabilitas, baik di SBN maupun nilai tukar rupiah,” ujar Sri Mulyani.

Nilai tukar rupiah pada 2026 diperkirakan antara 16.500 rupiah hingga 16.900 rupiah per dollar AS (16 ribu rupiah per dollar AS pada target 2025).

Inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5±1 persen, dengan terus menjaga stabilitas harga baik dari sisi penerimaan maupun penawaran.

Harga minyak mentah Indonesia ditargetkan pada kisaran 60–80 dolar AS per barel, lifting minyak 600-605 ribu barel per hari, dan lifting gas 953 ribu—1.017 juta barel per hari.

“Kebijakan fiskal 2026 akan terus didesain untuk efektif mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menurunkan angka kemiskinan,” lanjut Menkeu.

Ketidakpastian Global

Secara terpisah,  Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menyatakan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi global, termasuk Indonesia.

“Implikasi lain yang juga perlu kita cermati adalah tarif akan berdampak langsung terhadap perdagangan dunia, beberapa lembaga multilateral seperti IMF, World Bank (memproyeksi) pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan,” jelasnya.

Pemerintah kini, lanjutnya, tengah dalam proses negosiasi dengan Pemerintah AS untuk mencari solusi terbaik menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.

"Tawaran Indonesia kepada AS bertujuan untuk mewujudkan kerja sama perdagangan yang adil, fair and square," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.