Berbalik Arah! APBN Akhiri Defisit, Kini Surplus Triliunan

JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat penting bagi pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membangun lingkungan yang berkelanjutan.

Pengelolaan APBN yang baik akan menghasilkan kemakmuran, sementara pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk krisis ekonomi dan sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak surplus senilai Rp4,3 triliun (0,02 persen terhadap produk domestik bruto/ PDB) per April 2025, setelah mencatatkan defisit selama tiga bulan berturut-turut.

“Realisasi APBN 2025, setelah mengalami defisit Januari hingga Maret berturut-turut, pada bulan April mengalami turn around atau perubahan,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5).

Pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun atau 27 persen dari target, bertambah hampir Rp300 triliun dari realisasi pada Maret 2025.

Penerimaan perpajakan melaju lebih cepat dengan realisasi April Rp657 triliun (dari Rp400,1 triliun per Maret) atau setara 26,4 persen dari target. Serapan dari pajak tercatat sebesar Rp557,1 triliun (dari Rp322,6 triliun) atau 25,4 persen dari target, kemudian serapan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun (dari Rp77,5 triliun) atau 33,1 persen dari target.

Sedangkan serapan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat senilai Rp153,3 triliun (dari Rp115,9 triliun) atau 29,8 persen dari target.

“Penerimaan terus menunjukkan penguatan, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mengalami penguatan meski menghadapi guncangan,” ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, realisasi belanja negara per akhir April mencapai Rp806,2 triliun atau 22,3 persen dari target, bertambah sekitar Rp185,9 triliun dari catatan terakhir Rp620,3 triliun pada akhir Maret.

Menurut Sri Mulyani, belanja negara menunjukkan APBN 2025 tetap mampu berfungsi optimal dalam menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah yang dirasakan rakyat di tengah masa transisi.

Hal itu tecermin pada realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) yang tersalur sebesar Rp546,8 triliun atau 20,2 persen dari target. Belanja yang disalurkan melalui kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp253,6 triliun atau 21,9 persen dari target, sementara belanja non-K/L terealisasi Rp293,1 triliun atau 19 persen dari target.

Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) tercatat mencapai Rp259,4 triliun atau 28,2 persen dari target.

Dari kinerja tersebut, keseimbangan primer terjaga surplus Rp173,9 triliun per akhir April, mengindikasikan kondisi fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang. Kas negara juga surplus Rp283,6 triliun dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).

“APBN akan dijaga menjadi instrumen shock absorber, menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, menopang daya beli masyarakat, serta mendorong dunia usaha,” tutur Sri Mulyani.