Hadir di World Expo 2025 Osaka, PII Buka Peluang Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan 

OSAKA – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)/PT PII berpartisipasi pada rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka, yaitu Business Forum bertajuk “Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development” yang dilaksanakan di Paviliun Indonesia, area World Expo 2025 Osaka Jepang, Senin (19/5).

Kegiatan yang merupakan kolaborasi PT PII dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI tersebut menjadi ajang penting untuk menggali strategi pembiayaan infrastruktur masa depan yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga berakar pada keberlanjutan, inklusivitas, dan ketangguhan.

Dihadiri oleh para pembuat kebijakan, pelaku industri keuangan dan mitra internasional, pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan berbagai pertemuan dalam rangka penjajakan peluang kolaborasi antara Lembaga Pemerintah serta Perusahaan Indonesia tersebut dengan beberapa mitra strategis internasional khususnya perusahaan-perusahaan asal Jepang.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menegaskan pentingnya forum ini untuk kolaborasi antara Indonesia dan Jepang dalam rangka menggali pembiayaan proyek infrastruktur hijau.

“Kami tidak hanya mencari investasi, kami mencari mitra yang memahami bahwa infrastruktur harus tahan terhadap masa depan. Jepang, dengan pengalaman Quality Infrastructure-nya, adalah contoh bagaimana nilai dan ketangguhan bisa berjalan seiring,” ujar Duta Besar Heri dalam keterangannya tertulis saat memnerikan sambutan pembukanya, Senin (19/5).

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar Rp 10.303 triliun.

Kebutuhan investasi yang sangat besar ini mendorong pentingnya penguatan strategi pembiayaan inovatif yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan publik, tetapi juga memaksimalkan peran sektor swasta dan mitra pembangunan.

Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pendekatan inovatif dan partisipatif sebagai pilar utama strategi pembiayaan 2025–2029.

Putut Hari Satyaka, Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas, menjelaskan bahwa Indonesia tak lagi hanya berbicara soal regulasi, tapi juga soal menciptakan ruang dialog dan keberanian bereksperimen—termasuk di level pemerintah daerah.

“Inovasi kami tidak berhenti di pusat. Di daerah, banyak kepala daerah mulai mengembangkan pendekatan kreatif, dari land value capture hingga local green bonds. Yang penting adalah sinerginya—kita bangun ekosistem, bukanhanya proyek,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT PII, Andre Permana yang menjadi salah satu panelis menyampaikan peran PT PII dalam mendukung target pembangunan nasional dengan meningkatkan kepercayaan investor melalui alokasi risiko yang fair antara pemerintah dengan badan usaha dan meningkatkan bankabilitas proyek, serta penjelasaN terkait skema penjaminan pemerintah pada skema KPBU dan proyek-proyek potensial di sektor-sektor strategis seperti layanan kesehatan, air bersih, dan energi terbarukan.

“Penjaminan bukan hanya suatu bentuk de risking melainkan juga bentuk komitmen pemerintah terhadap investasi yang dilakukan melalui skema KPBU. Saat pemerintah menjamin sebuah proyek, hal tersebut merupakan sinyal kuat bagi investor untuk masuk berinvestasi. Kemudian, Saat jaminan itu didesain sesuai dengan kebutuhan investor dan dengan prinsip keberlanjutan, maka kepercayaan investor termasuk dari Jepang diharapkan akan meningkat.” pungkas Andre.

Sementara itu, dari sisi Kementerian Keuangan, pembahasan menyoroti urgensi menciptakan ekosistem fiskal yang tidak hanya ramah investor, tapi juga mendorong transisi hijau. Riko Amir, yang mewakili Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan, menyampaikan bahwa integrasi prinsip ESG dalam proyek-proyek publik kini menjadi hal yang tak bisa ditawar.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap proyek yang didukung negara—baik melalui insentif atau penjaminan— memenuhi standar keberlanjutan. Di sinilah peran kolaborasi dengan mitra sektor swasta dan komunitas internasional, menjadi sangat relevan,” ujar Riko.