Pemkot Bukittinggi Pakai Sistem Parkir Non-tunai Antisipasi Pungli

Bukittinggi - Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), menegaskan kembali penggunaan sistem parkir non-tunai untuk menghindari praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan daerah setempat.

"Itu aturannya dan kami juga sedang berbicara dengan Bank Nagari. Nanti akan kami bikin teknologi baru supaya nanti semua yang terparkir itu bisa langsung tap dan nanti otomatis uangnya akan masuk," kata Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias di Bukittinggi, Selasa (22/4).

Ramlan mengatakan sistem pembayaran parkir masih dijalankan secara manual saat melakukan peninjauan pada beberapa gedung parkir di pusat kota.

"Saya ingatkan lagi, gedung parkir yang dibangun oleh pemerintah tidak ada pihak lain yang memungut parkir di Pasa Ateh," tegasnya.

Temuan ini memicu perhatian serius dari pemerintah kota, mengingat sistem manual dinilai rawan penyalahgunaan dan tidak transparan.

Dia mempertanyakan pengelolaan parkir di gedung yang dibangun menggunakan dana publik itu. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak luar yang mengambil keuntungan dari fasilitas milik pemerintah tersebut.

Ramlan bahkan mencurigai adanya praktik pungutan liar yang terjadi di lokasi tersebut. Kecurigaan itu diperkuat dengan masih digunakannya sistem pembayaran tunai yang membuka celah manipulasi pendapatan parkir.

"Itu pungutan liar namanya. Saya sudah bicara dengan pihak kepolisian. Ini barang dibangun oleh uang rakyat, tidak ada pihak-pihak macam-macam yang akan mengambil uang di sini. Uang itu masuk kas daerah semua," katanya.

Pemkot Bukittinggi, kata dia, tengah berupaya memperbarui sistem pembayaran parkir agar lebih modern dan transparan.

Rencana penerapan sistem elektronik ini bertujuan memastikan seluruh pendapatan dari sektor parkir langsung tercatat dalam kas daerah tanpa celah untuk penyalahgunaan.

Dia menekankan teknologi serupa sebelumnya pernah digunakan dan terbukti lebih efektif dalam mendongkrak pendapatan daerah.

"Teknologi kita kembalikan seperti yang dulu-dulu. Kira-kira dengan e-money. Tidak ada yang sistem manual dengan uang-uang seperti ini. Kalau manual ini bermasalah masalah," lanjutnya.

Sebagai perbandingan, Ramlan mengungkapkan hasil pendapatan dari sektor pariwisata yang telah menerapkan sistem pembayaran elektronik. Ia menyebutkan peningkatan signifikan terjadi setelah sistem manual digantikan sistem digital.

"Contohnya, kita yang pariwisata berbayar, satu minggu saja kebun binatang, Benteng Fort de Kock, sama Panorama, sudah bisa menghasilkan Rp3 miliar. Kalau tahun lalu (dengan sistem manual) hanya Rp1,8 miliar satu minggu," katanya.

Terkait hasil temuan ini, Ramlan menginstruksikan Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bukittinggi untuk segera mengevaluasi pihak-pihak yang selama ini mengelola parkir di Gedung Pasa Ateh.