Dedi Mulyadi Ingin Menggratiskan Warga Miskin di SMA Swasta

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkeinginan untuk menggratiskan biaya pendidikan bagi warga miskin yang melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta, untuk mengantisipasi lulusan SMP yang tidak bisa tertampung di SMA Negeri.

Hal inikarena tiap tahun selalu ada keributan soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) termasuk di Jabar, karena lulusan SMP tidak bisa tertampung seluruhnya di SMA pemerintah.

"Jadi kalau tiap tahun orang ribut terus soal PPDB ya wajar. Karena lulusan SMP tidak semua tertampung di SMA pemerintah," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Selasa.

Dedi mengungkapkan berdasarkan hitungannya, tiap tahun jumlah lulusan SMP yang tidak tertampung di SMA negeri, jumlahnya sekitar 25 persen dari total lulusan.

Jumlah 25 persen itu, kata Dedi, akan diarahkan ke SMA swasta, namun ke depan akan ada perjanjian dengan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) agar warga miskin di sekolah swasta juga gratis.

"Hari ini yang tidak tertampung di sekolah pemerintah itu 25 persen dari total kelulusan. Itu nanti masuk ke swasta, tapi kita mau MoU agar rakyat miskin gratis dan nama-nama gratisnya di-MoU-kan," kata Dedi.

Sekolah Terintegrasi
Untuk menyikapi persoalan akses pendidikan, kata Dedi, sejak awal pemerintahannya, dirinya membuat realokasi anggaran untuk membuat ruang kelas baru dengan menaikkan anggaran pendidikan dari Rp60 miliar menjadi Rp600 miliar.

"Karena selama ini belanja kepentingan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat lebih banyak dihabiskan untuk IT dan alat praga. Nah, di 2026 nanti ditargetkan semuanya (realokasi dengan pembangunan) selesai. Jadi, sekolah negeri itu semua bangunnya dalam keadaan siap, kemudian ruang kelasnya tertata, dan satu kelas satu toilet," ujarnya.

Pembangunan ruang kelas baruakan dilakukan di seluruh Jabar termasuk di wilayah perkotaan yang sekolah negerinya memiliki kapasitas terbatas, sedangkan lahan sebagai modal utama untuk pembangunan sekolah baru harganya sangat tinggi, termasuk yang dekat Jakarta, yakni Depok, Bekasi, Bogor, Karawang.

"Sehingga konsepnya kita mau bikin sekolah satu atap yaitu SD, SMP, SMA terintegrasi. Walau kewenangan berbeda bupati, wali kota, dan provinsi kita bikin MoU karena tidak mungkin kalau kawasan perkotaan tanahnya sudah melambung," tuturnya.

Terintegrasinya sekolah berbagai tingkatan tersebut dilakukan dalam satu atap, yakni dengan bangunan bertingkat.

"Nanti enggak akan aneh kalau nanti ada sekolah yang sembilan lantai saya rencana begitu, baru (bisa) selesai," ucapnya.

Untuk anggaran, Dedi mengindikasikan belum memiliki rencana untuk itu, namun dirinya menilai akan selalu bisa dilakukan, dengan kunci pengelolaan yang baik.

"Akan selalu bisa, anggaran itu kan tergantung mengelola.Kalau dikelola jadi ada ya ada, jadi tidak ada ya tidak ada, tergantung kebijakan," katanya menambahkan.