Bappenas-Danantara Bersinergi Percepat Perencanaan Investasi Berkualitas

JAKARTA – Proyek Strategis Nasional (PSN) biasanya membutuhkan dana sangat besar, baik dari APBN/ APBD maupun investasi swasta. Tanpa perencanaan yang matang, proyek bisa membengkak biayanya (cost overrun) atau molor pengerjaannya (delay).

Perencanaan investasi dalam PSN menjadi kunci agar proyek tidak hanya selesai dibangun, tapi juga memberikan manfaat nyata, tepat waktu, dan berkelanjutan. Tanpanya, PSN rawan gagal sasaran dan membebani negara.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berkolaborasi dalam perencanaan investasi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal tersebut disepakati dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dengan Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Rosan Roeslani.

“MoU ini menjadi satu langkah awal yang sangat baik karena kalau kita lihat kolaborasi antar kementerian, badan, harus terus diperkuat,” ujar Rosan sebagaimana dalam keterangan di Jakarta, Senin (14/4).

Dia menekankan bahwa penguatan kolaborasi dilakukan dalam rangka mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Lebih lanjut, arah kebijakan pengelolaan PSN dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disebut menjadi upaya konkret Presiden Prabowo Subianto memperbaiki pengelolaan PSN, sehingga benar-benar berkontribusi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat pembiayaan PSN juga berasal dari swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara), selain dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), maka peranan BPI Danantara dianggap sangat penting untuk mendukung pembiayaan PSN.

Melalui penandatanganan MoU, kedua belah pihak dinyatakan akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial.

Pertama yaitu identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua adalah koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN.

Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada PSN dengan pendanaan bersumber dari non-APBN. Terakhir ialah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada PSN.

Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara telah mengidentifikasi dua PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dilakukan analisis investasi strategis, yaitu pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela (Kepulauan Maluku). Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri dan logistik terintegrasi.

Rachmat Pambudy mengharapkan kolaborasi ini dapat menghasilkan PSN non-APBN yang lebih berkualitas dan layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan investasi dari BPI Danantara, serta menjadi sarana berbagi pengetahuan maupun pengembangan kapasitas untuk memperkuat organisasi serta SDM.

Kepala Bappenas turut mengingatkan bahwa kolaborasi dengan BPI Danantara dapat menerapkan prinsip Governance, Risk, Compliance (GRC), yaitu tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan pada peraturan perundangan-undangan.