Khofifah-Pengusaha Sepakat Hindari PHK, Hanya Kurangi Jam Kerja

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pada Kamis (10/4), mengatakan, kalangan industri yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim telah sepakat dengannya untuk tidak melakukan PHK di tengah tekanan yang timbul akibat kontraksi ekonomi global belakangan ini. 

"Tadi malam kita melakukan pertemuan dengan Apindo. Dipandu pak Wagub (Emil Elestianto Dardak), kami ingin mendengar rekomendasi-rekomendasi mereka dan ending-nya adalah kita ketemu pikiran bahwa mereka tidak akan melakukan PHK, tapi kemungkinan jika produksinya berkurang, karena sebagian dari mereka ekspor ke Amerika, sehingga kami minta mungkin pengurangan jam kerja, atau hari kerja. Tetapi tidak ada PHK," ungkapnya usai acara Halal Bihalal bersama jajaran Komisaris, Direksi dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anak Perusahaan BUMD, dan pelaku Koperasi hingga UMKM Jawa Timur di Surabaya. 

"Sampai (saat) terakhir pak Wagub memastikan dengan mereka, mereka bersepakat untuk tidak melakukan PHK."

Khofifah juga telah meminta sejumlah bupati/wali kota yang daerahnya menjadi sentra industri, agar mengkomunikasikan hal yang sama kepada kalangan pengusaha di tempatnya. 

"Beberapa daerah yang memiliki sentra industri kuat seperti Gresik, saya menyampaikan pak Bupati agar aktif silaturahmi ke pengusaha-pengusaha, karena di Gresik banyak yang mempekerjakan karyawan sampai ribuan. Kita berharap tidak ada PHK dalam kontraksi ekonomi global yang gejolaknya kita saksikan," tuturnya. 

Dalam kesempatan tersebut, kepada seluruh insan BUMD serta pelaku Koperasi dan UMKM Jatim yang hadir,  Khofifah juga menekankan pentingnya saling menjaga semangat dan sinergitas guna meningkatkan produktivitas di tengah dinamika ekonomi global yang sedang terjadi.

"Harapannya _panjenengan_ semua di tengah dinamika kontraksi ekonomi global hari ini tetap memiliki semangat dan kekuatan bahwa Insya Allah ekonomi di Jatim akan terjaga dengan  baik melalui   sinergitas seluruh kekuatan, elemen dan institusi di Jawa Timur," pesan Gubernur Khofifah.

Ia mengingatkan bahwa di setiap tantangan selalu ada peluang. Oleh karena itu berbagai pemikiran _out of the box_ yang di dalamnya ada inovasi, kreativitas, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan oleh Jawa Timur saat ini.

Keberadaan BUMD, Koperasi dan UMKM juga menjadi penting sebagai salah satu penyumbang PAD APBD dan tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, ia menegaskan perlu adanya upaya membangun ketahanan dari bawah yang kuncinya adalah Koperasi, UMKM serta BUMD.

"Sudah saatnya Jawa Timur menguatkan sektor-sektor kunci, baik itu energi, pangan, logistik, maupun pembiayaan, yang semuanya dapat diperkuat melalui peran aktif BUMD," tuturnya. 

BUMD disebutnya bukan sekadar perusahaan milik daerah tetapi sebagai bagian  ekonomi strategis pemerintah provinsi yang bisa menjangkau sektor-sektor vital, seperti pangan, energi, air, logistik, pembiayaan, dan digitalisasi layanan publik. 

Salah satu peran vital BUMD, Koperasi dan UMKM adalah dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai rente (rentenir) yang seringkali terjadi di para pelaku usaha Ultra Mikro melalui program Zakat Produktif. Melalui Zakat Produktif, harapannya bisa memberikan ruang gerak bagi pelaku usaha Ultra Mikro, untuk keberlangsungan usaha mereka.