Pertumbuhan Semu? Ritel Lesu, Manufaktur Kontraksi

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga diduga lebih banyak ditopang kelompok berpendapatan tinggi, sementara mayoritas masyarakat cenderung menahan belanja akibat tingginya ketidakpastian.

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan kedua tahun ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat. Sejumlah indikator justru menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian makroekonomi dan aktivitas ekonomi di lapangan.

Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 mencapai 5,29 persen. Angka ini di bawah capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 belum mencerminkan kondisi sebenarnya masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan lebih banyak ditopang oleh pengeluaran kelompok berpendapatan tinggi, sementara daya beli masyarakat secara umum masih lemah.

“Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 yang lebih tinggi dibanding tahun lalu (5,12 persen pada triwulan II-2025), tidak sejalan dengan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat,” ujar Huda di Jakarta, Rabu (5/8).

Menurutnya, keyakinan konsumen menunjukkan tren melemah sepanjang triwulan II-2026. Hal ini tercermin dari pertumbuhan tahunan (year-on-year/ yoy) Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia relatif rendah, yakni 1,0 persen pada April, 2,9 persen pada Mei, dan kembali melambat menjadi 0,0 persen pada Juni.

Kondisi tersebut mengindikasikan belum adanya peningkatan yang signifikan dalam optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi maupun prospek konsumsi ke depan. "Tidak ada kenaikan yang signifikan dari sisi keyakinan konsumsi masyarakat," ujarnya.

Huda melihat adanya anomali pada pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 6,39 persen pada triwulan II-2026 lantaran kondisi tersebut tak sejalan dengan kinerja ritel yang Indeks Perdagangan Ritel (IPR) Bank Indonesia masih mengalami kontraksi sepanjang April hingga Juni. Dirinya menduga pertumbuhan perdagangan lebih banyak ditopang oleh pengiriman mobil niaga untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang dinilai memiliki nilai tambah terbatas bagi perekonomian karena sebagian besar kendaraan tersebut merupakan produk impor.

Dia menambahkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas sebesar 5,32 persen dinilai belum sejalan dengan kondisi riil sektor manufaktur. Pasalnya, PMI Manufaktur sepanjang Triwulan II 2026 berada di kisaran zona kontraksi, yang mengindikasikan pelaku industri belum melakukan ekspansi sehingga potensi peningkatan produksi masih sangat terbatas.

Dominasi Impor

Di sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih didominasi impor kendaraan untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). “Importasi masih menjadi penyumbang pertumbuhan PMTB dan bisa berdampak buruk ke industri pengolahan alat angkutan atau otomotif dalam negeri. Ini bisa jadi pembenaran kita melakukan importasi secara terus menerus,” tegas Huda.

Terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diduga lebih banyak berasal dari kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan mayoritas masyarakat masih bersikap hati-hati dalam membelanjakan pendapatannya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen, lebih tinggi dari 4,97 persen di triwulan II-2025. Namun, share pendapatan untuk konsumsi justru turun menjadi 72-73 persen dari 74-75 persen, sesuai Data Bank Indonesia (BI).

Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud menyampaikan konsumsi rumah tangga masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan II-2026. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen (y-on-y) dan memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan, yaitu 2,67 persen.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi rumah tangga yang masih terjaga,” jelas Edy dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8).

Kinerja ini didorong oleh beberapa faktor yakni meningkatnya konsumsi per kapita kelompok hotel dan restoran. Tingkat Penghunian Kamar hotel bintang mencapai 51,29 persen, naik dari 48,42 persen pada Triwulan II-2025. Hal lainnya karena kebijakan pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Selanjutnya karena stimulus pemerintah berupa diskon tiket transportasi saat libur sekolah dan pembayaran gaji ke-13 bagi ASN/TNI/Polri dan Pensiunan.