Pemerintah Harus Kendalikan Kenaikan Impor

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Februari 2025 mencapai 18,86 miliar dollar Amerika Serikat (AS), naik 5,18 persen dibandingkan Januari 2025. Kenaikan impor itu disebabkan oleh kenaikan impor minyak dan gas (migas) maupun nonmigas. 

Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto yang diminta pendapatnya mengatakan, kenaikan impor harus dikendalikan dengan memprioritaskan komoditas atau produk-produk dalam negeri.

“Khusus impor migas bisa dikendalikan dengan memperbesar penggunaan energi baru terbarukan yang sumbernya di dalam negeri melimpah, mulai dari energi hydro (air), energi surya atau matahari, energi angin dan panas bumi atau geothermal,” kata Wibisono.

Selain mengupayakan sumber energi terbarukan lokal yang potensial, masyarakat pun harus diedukasi agar melakukan penghematan atau efisiensi energi seperti mengurangi pekerjaan atau perjalanan yang tidak mendesak.

Publik harus diedukasi bahwa dengan masih dominannya pemanfaatan energi fosil atau energi kotor, maka aktivitas yang berlebihan hanya akan menyebabkan pemborosan energi. Apalagi, energi minyak dan gas serta batubara yang paling banyak digunakan saat ini mendapat subsidi yang sangat besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahun.

Adapun subsidi dan kompensasi pada 2025 ditetapkan sebesar 525 triliun rupiah yang bertujuan menjaga stabilisasi harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi dan kompensasi sebesar 394,3 triliun rupiah dan subsidi nonenergi sebesar 131,3 triliun rupiah, termasuk cadangan subsidi.

Sebelumnya, pada APBN 2024, Pemerintah mengalokasikan subsidi energi pada sebesar 186,9 triliun rupiah yang mencakup subsidi Bahan Bakar Minyak dan LPG sebesar 113,3 triliun rupiah dan subsidi listrik sebesar 73,6 triliun rupiah.

“Bagaimana pun, energi terbarukan atau clean energy adalah jawaban dari krisis energi sekaligus masalah ekonomi yang disebabkan defisit impor, karena clean energy tidak ada habisnya,” kata Wibisono.

Sementara untuk menekan impor nonmigas, Pemerintah harus mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri melalui substitusi barang-barang dan jasa yang selama ini diimpor karena tidak diproduksi dalam negeri atau karena dianggap harganya kurang kompetitif.

Impor idealnya hanya untuk barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri seperti impor barang modal yang memang dibutuhkan untuk meningkatkan dan memacu produktivitas dalam negeri.

Selain selektif, Pemerintah juga diminta melindungi industri dalam negeri dari serbuan produk-produk impor yang harganya lebih murah karena disubsidi dari negara asalnya dan setelah masuk ke Indonesia malah tarifnya nol.

Di sisi lain, Pemerintah malah mengenakan tarif bea keluar untuk produk-produk dalam negeri yang diekspor sehingga biayanya lebih tinggi dan otomatis kurang kompetitif di pasar global.

Logam Mulia

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Senin (17/3) mengatakan kenaikan impor pada awal tahun ini didorong oleh naiknya impor migas 384,7 juta dollar AS dan nonmigas 543,7 juta dolar AS (3,52 persen). Peningkatan impor migas disebabkan oleh bertambahnya impor minyak mentah 272,5 juta dollar AS dan hasil minyak 112,2 juta dollar AS.