Ekonomi Biru Kian Cerah! KKP dan Kemnaker Maksimalkan Peluang Lapangan Kerja

JAKARTA - Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Prinsip utamanya adalah mengoptimalkan potensi laut tanpa merusak ekosistemnya.

Ekonomi biru adalah solusi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut. Dengan strategi yang tepat, ekonomi berbasis laut dapat menjadi pilar pertumbuhan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga ekosistem laut tetap sehat.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bekerja sama menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja melalui pelaksanaan program ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, program ekonomi biru yang dimiliki KKP saat ini sangat berpeluang menciptakan tenaga kerja yang begitu banyak.

"Misalnya saja pada kegiatan budidaya udang di Waingapu Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang akan segera dilakukan," kata Trenggono di Jakarta, Jumat (14/3).

Selain itu, program revitalisasi tambak untuk budidaya nila salin di Pantai Utara (Pantura) juga akan menciptakan lapangan kerja hingga puluhan ribu.

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan mulai dari peningkatan skill hingga pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

“Kami akan merevisi aturan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan yang sudah ada sejak 2022 karena nomenklaturnya sudah berubah,” ujarnya.

Selain menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja melalui program budidaya, Trenggono juga menyebutkan bahwa MoU dengan Kementerian Ketenagakerjaan mencakup soal pelatihan tematik dan peningkatan skill dengan memanfaatkan balai vokasi yang dimiliki KKP dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Trenggono mengungkapkan kerjasama juga dilakukan terhadap perlindungan keselamatan para anak buah kapal (ABK) yang bekerja di perkapalan.

Nantinya mereka akan mendapatkan sertifikat terlebih dahulu untuk memudahkan Kementerian Ketenagakerjaan mengawasi dan mengontrol para ABK tersebut.

“Kami akan melakukan pertukaran informasi secara berkelanjutan untuk benar benar bisa menciptakan, melindungi dan menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi roadmap sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki KKP dalam program ekonomi biru.

“Tadi saya lihat paparan budidaya yang akan menyerap tenaga kerja sampai 40 ribu sekian orang, kemudian peluang pengembangan produk-produk strategis yang menjadi komponen utama dalam menciptakan daya saing Indonesia,” kata Menaker.