Gubernur Jabar Berharap BPK Ikut Mengaudit Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat

BANDUNG– Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengharapkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk ikut melakukan audit atas adanya alih fungsi lahan di Jawa Barat baik itu oleh negara seperti Perhutani, PTPN, atau pihak lainnya.

Menurut Dedi, alih fungsi lahan secara serampangan dapat mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Ketika bencana yang diakibatkan alih fungsi lahan datang, maka negara otomatis melakukan recovery.

"Pemerintah menyalurkan sembako, memperbaiki rumah warga terdampak, dan lain sebagainya," ucap Dedi di Bandung, Kamis (13/3).

Dedi menyebutkan bahwa ada banyak dimensi yang mengalami kerugian akibat alih fungsi lahan, yang pertama kerugian akibat akibat hilangnya karbon dan sumber mata air, kemudian mendatangkan bencana, dan alih fungsi ini memberikan kerugian pada negara.

Dedi mengatakan negara mengeluarkan sejumlah uang baik APBN/APBD provinsi/ kabupaten/kota, yang tentunya memiliki implikasi terhadap menurunnya belanja pemerintah untuk sektor publik lainnya.

"Belanja penanganan bencana itu besar, padahal bisa dibelanjakan untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau sektor publik lainnya. Jadi bagi saya alih fungsi lahan bukan hanya aspek-aspek yang berpengaruh pada ekologi, tapi juga ekosistem perekonomian dan keuangan negara," ujar Dedi.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, yang pada Kamis ini, resmi berganti dari Widhi Widayat kepada Eydu Oktain Panjaitan, lewat serah terima jabatan di Kantor BPK Perwakilan Jabar, Bandung, berdasar Keputusan Presiden RI Nomor 43/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Disusul petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan No 88/K/X-X.3/02/2025 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan kedua surat tersebut, Widhi Widayat, kini mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara Wilayah V BPK.

Pimpinan V BPK RI Bobby Adhityo Rezaldi mengucapkan syukur atas terlaksananya serah terima jabatan pada hari ini.

Bobby berujar bahwa serah terima ini bukan sekadar seremonial, tapi hakikatnya memiliki arti penting dalam rangka menjaga kontinuitas fungsi organisasi ke depan.

"Saya berikan apresiasi kepada Bapak Widhi yang sudah kerja keras mampu membangun jalinan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders pembangunan di Jabar," ucap Bobby.

Kepada Kepala BPK Perwakilan Jabar yang baru, Eydu Oktain Panjaitan, Bobby mengharapkan ada sinergi dengan seluruh kepala daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar.

Sejalan Gubernur, Bobby mengaku pihaknya siap mendukung kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah daerah.

"Karena BPK harus mendukung kebijakan pemerintah, apapun yang dilakukan pemeriksaan bukan kebijakannya, tapi turunan kebijakan yang merupakan program kebijakan. Maka memerlukan sinergi dan dukungan dari Bapak/Ibu agar pemeriksaan kami memberikan dampak yang signifikan," kata Bobby.