Bekasi-Jakarta Koordinasi Atasi Banjir
📅 Sabtu, 08 Mar 2025, 04:05 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: KORANJAKARTA/Wahyu AP
BEKASI – Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi banjir yang begitu luas dan meluluhlantakkan. Salah satunya koordinasi Bekasi dan Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, akan berbicara dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Pemerintah Daerah Bekasi terkait penyiapan lahan untuk pengendalian banjir.
“Jadi, banjir kemarin lebih karena hujan terlalu tinggi. Beberapa tanggul sepanjang kali daerah Bekasi belum diselesaikan,” jelas Dody. Menurutnya, masalah ini juga akan dibicarakan dengan Bupati Bekasi dan Gubernur Provinsi Jakarta. Ini terutama terkait lahan untuk membuat tanggul.
Menurut Dody, pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran dalam penyiapan lahan, terutama untuk pembangunan-pembangunan terkait pengendalian banjir. Biasanya lahan disiapkan pemda setempat.
Kemarin-kemarin itu ada kendala penyiapan lahan, sehingga pekerjaan-pekerjaan sedikit tertunda. Dody berharap ke depan bisa selesai, sehingga tak ada banjir lagi. Sebagai informasi, Dody Hanggodo menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian banjir Jabodetabek sangat bergantung pada peran aktif pemda, terutama mempersiapkan lahan dan pengelolaan sampah.
Dody menyoroti bahwa keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi sungai bukan hanya soal teknis, tetapi juga administratif, terutama pembebasan lahan. Hingga kini, pembangunan tanggul Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total 33 km.
Normalisasi Kali Ciliwung juga baru terealisasi 17 km dari target 33 km. Menurut Dody, banyak titik genangan di permukiman terjadi karena air masuk melalui area yang belum ada tanggul. Ini menunjukkan bahwa percepatan proyek tanggul sangat diperlukan.
Selain lahan, masalah sampah juga menjadi perhatian serius kementerian PU. Dody mengingatkan bahwa meskipun infrastruktur sudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, sistem pengendalian banjir tidak akan optimal.
Dody pun telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk segera berkoordinasi dengan bupati, sekda, dan gubernur terkait pembebasan lahan dan pengelolaan sampah. Jika Pemda tidak bergerak cepat, dia siap turun tangan langsung.
Menurutnya, permasalahan banjir tidak bisa dilepaskan dari tata ruang perumahan yang dikelola pemda. Maka, selain mendukung pembangunan tanggul, pemda juga berkewajiban untuk merawat dan menjaga infrastruktur agar tetap berfungsi di masa depan. Ant/G-1
Like, Share, Comment:
Mentan Amran Berang, Sebut Masuknya Beras Ilegal Khianati Kerja Keras 115 Juta Petani Indonesia
24 Sep 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!