PTN Dukung Efisiensi Anggaran dengan Syarat Tak Ganggu Layanan Tri Darma Perguruan Tinggi

JAKARTA - Perguruan Tinggi Negeri (PTN) mendukung efisiensi anggaran dengan syarat-syarat tertentu. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, mengatakan efisiensi anggaran jangan sampai mengganggu layanan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok.

“Terkait efisiensi tentu kami dari perguruan tinggi mendukung, akan tetapi memang dukungan yang kami bisa berikan tentu dengan tetap mengedepankan layanan Tri Dharma yang harus kami jaga di ­perguruan tinggi,”ujar Eduart, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI, di Jakarta, pekan lalu.

Dia menerangkan, PTN kesulitan menyesuaikan akibat perbedaan tahun akademik yang berjalan Agustus-Juli dengan tahun anggaran yang berlangsung Januari-September. Terkait hal tersebut, penyesuaian pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

Eduart menyebut, pemotongan anggaran dari 22,54 triliun rupiah menjadi 14,3 triliun rupiah berdampak besar. Menurutnya, tanpa ada efisiensi anggaran sekalipun, perguruan tinggi sudah kesulitan.

“Nanti orang bilang kok perguruan tinggi mengeluhnya kurang terus? Karena basically kondisi sebelum efisiensi pun sebenarnya kita kurang,” jelas Rektor Universitas Negeri Gorontalo itu.

Uang Kuliah

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Nurhasan, mengatakan, efisiensi anggaran jangan sampai berdampak pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Menurutnya, kadang kampus menyiasati anggaran dengan melakukan subsidi silang dari berbagai jalur penerimaan. “Masalah UKT mahasiswa ini tidak boleh naik, dan kita sepakati itu,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, kebijakan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak ujug-ujug ditetapkan begitu saja. Penetapan UKT mesti melalui rancangan yang matang atau by-design dan by-system berdasarkan kajian mendalam dan koordinasi dengan kementerian.

“Karena itulah, penentuan UKT berdasarkan beberapa kategori itu sudah by-system berdasarkan tingkatan atau kondisi ekonomi orang tua atau keluarga yang diisi mahasiswa di awal,” tuturnya.

Nurhasan menekankan, keterbatasan anggaran menuntut perguruan tinggi harus bisa fokus pada sektor strategis atau prioritas. Perguruan tinggi harus bisa maksimalisasi pemanfaatan aset, terutama bagi PTN-BH.

“Kalau kita lihat, kondisi anggaran di PTN yang kadang harus disubsidi silang dari UKT mahasiswa berbagai jalur penerimaan. Untuk itu, ini memang butuh prioritas, relaksasi kebijakan, dan kolaborasi,” katanya.  ruf/S-2