Tren #KaburAjaDulu, Peringatan Bagi Pemerintah Sebelum Kehilangan Generasi Berkualitas

Sebaiknya pemerintah fokus pada reformasi pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sebab, Indonesia masih menghadapi persoalan klasik berupa ketidakcocokan latar pendidikan dengan dunia kerja.

Berdasarkan data Sakernas BPS 2023, 29,36% mayoritas lapangan pekerjaan di Indonesia didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kenyataannya, berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah siswa SMK terbanyak saat ini justru di bidang keahlian TIK, teknologi dan rekayasa, serta bisnis manajemen dengan total persentase 80%. Ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dan pekerjaan, baik secara vertikal (undereducation/overeducation) maupun horizontal (tidak sesuai dengan keahlian/pendidikan formal) akan menghambat optimalisasi produktivitas SDM.

Dukungan pemerintah melalui beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi, harus diiringi dengan upaya menciptakan lapangan pekerjaan maupun iklim usaha yang baik, agar suplai tenaga kerja terserap ke dunia kerja.

Selain itu, perlu ada perbaikan struktural untuk mendukung iklim pasar kerja melalui perbaikan birokrasi, stabilitas politik dan ekonomi, serta kepastian hukum.

Kejelasan regulasi, koordinasi yang baik antarkementerian/lembaga/pemerintah daerah, disertai kesiapan infrastruktur, serta kualitas sumber daya manusia Indonesia yang terdidik dan sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Jika tidak teratasi, public trust terhadap negara akan semakin memburuk dan menambah kesenjangan sosial yang sudah ada.

Dini Dwi Kusumaningrum, Sosiolog/Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); Anggi Afriansyah, Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Fikri Muslim, Peneliti, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.