Tren #KaburAjaDulu, Peringatan Bagi Pemerintah Sebelum Kehilangan Generasi Berkualitas

Sayangnya, mereka yang bisa memilih untuk bekerja atau menempuh pendidikan ke luar negeri umumnya hanya kaum terdidik dengan bekal kemampuan yang memadai, memiliki privilese, dan modal sosial untuk memilih karier yang lebih baik.

Dorongan untuk #KaburAjaDulu juga mendapat social support dari diaspora Indonesia dengan menyediakan informasi persiapan berkarier atau belajar di luar negeri.

Selain itu, fenomena #KaburAjaDulu bisa dipahami sebagai bentuk flight response, yaitu sebuah coping mechanism atas situasi yang menekan—terlebih ke luar negeri dapat memberikan peluang mobilitas ekonomi dan sosial.

Waspada kehilangan sumber daya berkualitas

Bank Dunia dalam “Human Capital Project” menjelaskan bahwa modal sumber daya manusia merupakan faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan.

Pemerintah Indonesia sendiri selalu menegaskan bahwa investasi  human capital akan memberikan return of investment tenaga kerja produktif di masa depan. Rezim Prabowo Subianto-Gibran  Rakabuming Raka dalam Astacita-nya menyatakan beberapa langkah untuk meraih generasi emas di tahun 2045 dengan cara meningkatkan kapasitas manusia. Ini dilakukan melalui penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.

Namun, pernyataan viral dari Wamen Immanuel dalam merespons #KaburAjaDulu dengan mempersilakan generasi muda untuk “kabur” dan tidak perlu kembali ke Indonesia tentu saja sangat disayangkan dan menjadi kontra produktif dengan upaya pengembangan SDM.

Pemerintah alangkah baiknya tidak merespons fenomena #KaburAjaDulu secara reaktif dan terkesan emosional. Karena hilangnya SDM berkualitas pada akhirnya akan menghadapkan Indonesia pada bayang-bayang kegagalan memanfaatkan kesempatan untuk memetik bonus demografi.

Jumlah penduduk usia produktif yang besar, tanpa diiringi kualitas yang baik bisa menjadi bumerang bagi pembangunan nasional. Sebab, berapa pun jumlah penduduk, bila memiliki kualitas yang baik dapat menjadi modal pembangunan. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar tanpa memiliki kualitas akan menjadi beban berat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Alih-alih menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi, bonus demografi yang diharapkan justru berubah menjadi beban demografi. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, menjelaskan bahwa peluang Indonesia untuk memanfaatkan momentum bonus demografi sebetulnya masih terbuka, karena pada tahun 2020 masih terdapat 29 provinsi yang berada pada tahap awal bonus demografi.

Yang perlu dibenahi pemerintah

Pemerintah tidak perlu alergi terhadap berbagai wacana yang dimunculkan publik, termasuk tagar #KaburAjaDulu. Sebab dalam konteks negara demokrasi, hal tersebut merupakan bagian dari intellectual discourse yang wajar.

Respons defensif, seperti menganggap tidak cinta Tanah Air atau jangan balik lagi, hanya membuat para generasi muda merasa pemerintah tak memiliki itikad baik dalam merespons aspirasi mereka.