Impor Daging Dipaksakan, Prinsip Astacita Dikorbankan?

JAKARTA - DPR RI menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang kembali mengandalkan impor daging kerbau dan sapi untuk menjaga stok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran. Langkah itu dianggap bertentangan dengan semangat Astacita dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional, yang seharusnya bertumpu pada produksi dalam negeri.

"Ketahanan pangan yang sejati hanya bisa dicapai jika kita mandiri dalam produksi. Astacita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus bergantung pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan harus berkomitmen memperkuat peternakan nasional agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor," tegas Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan di Jakarta, Rabu (14/2).

Johan menegaskan impor daging yang terus berulang menunjukkan lemahnya strategi jangka panjang dalam membangun kemandirian pangan. Dia meminta Bapanas sebagai pengendali kebijakan pangan nasional, mengambil langkah lebih serius dalam memastikan produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional, tanpa terus mengandalkan impor.

“Impor hanya boleh menjadi solusi darurat, bukan kebijakan permanen," ujar politisi Fraksi PKS ini.

Tak hanya itu, Johan menilai impor daging akan membuat harga daging lokal tertekan. Menurutnya, hal ini berdampak pada peternak yang semakin kesulitan menjual hasil ternaknya dengan harga wajar.

Dampak lainnya, lanjut dia, minimnya dukungan infrastruktur peternakan menyebabkan biaya produksi peternak lebih tinggi dibandingkan harga daging impor. Dia menilai peternak kecil semakin tersingkir dari pasar karena industri lebih memilih daging impor yang lebih murah dan memiliki rantai distribusi lebih efisien.

"Bapanas harus memastikan kebijakan impor dilakukan dengan kuota ketat dan tidak merusak pasar domestik. Sementara itu, Kementan harus mempercepat langkah nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lokal," papar Johan.

Untuk itu, Johan menilai Bapanas harus menetapkan target pengurangan impor secara bertahap, dengan strategi peningkatan produksi lokal. Pada saat bersamaan, lanjutnya, Kementan harus menggenjot populasi sapi dan kerbau nasional, melalui program inseminasi buatan, insentif bagi peternak, dan penyediaan subsidi pakan.

Bulog, menurutnya, juga harus meningkatkan kapasitas cold storage dan RPH modern, agar distribusi daging lokal lebih efisien dan kompetitif. Selain itu, pemerintah harus menetapkan proteksi harga daging lokal, agar peternak tidak dirugikan oleh daging impor yang lebih murah.

"Kedaulatan pangan tidak bisa dibangun dengan ketergantungan pada pasar luar, tetapi harus bertumpu pada penguatan produksi dalam negeri," ujar Johan.

Perkuat Stok

Seperti diketahui, pemerintah bersiap memperkuat stok pangan pokok strategis seperti daging ruminansia. Langkah pengadaan dari negara sahabat perlu dilakukan menimbang produksi daging ruminansia dalam negeri belum cukup memenuhi kebutuhan konsumsi domestik.

Stok awal tahun daging sebesar 65,6 ribu ton. Dari itu ditambah estimasi produksi sapi/kerbau dalam negeri dalam setahun di 410,3 ribu ton serta hasil pemotongan sapi/ kerbau bakalan impor di 141,3 ribu ton menjadi total ketersediaan berada di angka 617,3 ribu ton. Sementara proyeksi kebutuhan konsumsi setahun secara nasional di angka 766,9 ribu ton.

"Bapak Presiden Prabowo ingin nanti harga daging kerbau itu bisa kurang dari 80 ribu rupiah per kilogram, jadi biar masyarakat mau beli," ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat ditemui usai 'Rakortas Evaluasi dan Perubahan Neraca Komoditas Tahun 2025' di Jakarta, Rabu (5/2).