Efisiensi Anggaran Bisa Ciptakan “Multiplier Effect” ke Perekonomian Nasional

JAKARTA - Keputusan Pemerintah melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto dinilai akan lebih produktif secara makro dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) ke perekonomian nasional. 

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (7/2) mengatakan efisiensi anggaran itu bukan berarti volumenya dikurangi karena total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 tetap sebesar 3.621,3 triliun rupiah.

Efisiensi jelasnya lebih ke shifting (dialihkan) dari program di K/L kepada program-program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan.

“APBN yang efisiensi itu istilahnya bukan efisiensi dalam artian dikurangi, total APBN-nya tetap 3.621,3 triliun rupiah dan yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian/lembaga (K/L) seperti pengadaan alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar digeser untuk program Makan Bergizi Gratis dan pendidikan, namun total APBN-nya tetap,” katanya.

Sebagai informasi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengganggu program layanan publik hingga bantuan sosial untuk penerima manfaat.

Pernyataan Hasan tersebut menanggapi berbagai penghematan yang dilakukan kementerian/lembaga sebagai tindak lanjut dari efisiensi anggaran APBN 2025 dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Hasan menjelaskan bahwa setiap kementerian/lembaga akan menyesuaikan penghematan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam melakukan efisiensi.

Arahan Presiden Prabowo terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat seperti perjalanan luar negeri dikurangi, begitu pula kegiatan seremonial-seremonial dikurangi serta perjalanan dinas.

Untuk pelayanan publik, tidak dikurangi. PSO tidak dikurangi, belanja gaji pegawai tidak dikurangi.

Sementara itu, Direktur eLaw Institut, Eko Prastowo, menyatakan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas penggunaan dana negara.

Kebijakan itu dapat menjadi langkah yang baik, terutama jika diterapkan pada proyek MBG, asalkan dilakukan dengan pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyelewengan dan korupsi.

“Kebijakan efisiensi anggaran akan lebih produktif, apalagi kalau digunakan untuk MBG. Tapi dengan catatan, jangan sampai ada penyelewengan dan korupsi,” kata Eko.

Menurutnya, anggaran dalam proyek MBG sangat besar, sehingga diperlukan tata kelola yang transparan dan akuntabel untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dia menyarankan agar lembaga independen dilibatkan dalam proses pengawasan serta memastikan bahwa regulasi terkait efisiensi anggaran diterapkan secara konsisten. “Jika kita ingin kebijakan ini benar-benar bermanfaat, maka harus ada sistem yang menjamin bahwa setiap alokasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.