Ironi, Pemerintah Akan Impor Daging dari India yang Belum Bebas PMK

JAKARTA - Indonesia tengah dilanda wabah wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak. Ironisnya, ada rencana impor daging dari India yang dinyatakan belum bebas PMK.

Karenanya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali rencana tersebut. Jika pemerintah hanya bergeming, kebijakan ini benar benar akan menjadi langkah blunder.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan meminta rencana pemerintah impor daging dari negara yang belum bebas PMK dikaji lagi. “Seharusnya tidak boleh impor daging dari negara yang tidak bebas PMK,” ujarnya di Jakarta, Selasa (4/2).

Menurut Politisi Fraksi PAN ini, pemerintah harusnya memperketat impor hewan dan daging. Terlebih lagi, impor dari negara belum bebas PMK. “Masa rakyat kita mau dikasih makan barang-barang penyakit,” ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah tidak menjadikan masalah PMK di Indonesia sebagai alasan untuk memperbesar kuota impor daging. Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah menertibkan pasar hewan agar PMK tidak meluas.

“Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan vaksin aman di dalam negeri,” katanya.

Pemerintah berencana melanjutkan impor daging dari India di tengah merebaknya wabah PMK.

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah PMK yang masih berlangsung di Indonesia. Dia menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.

"Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan, masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV. Dia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.

Dia menekankan, jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK. "Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal," tegasnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Jakarta, Selasa (4/2).

Abdul Kharis menambahkan RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan.

"Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam," tuturnya.