Jangan Ditunda, Belasan WNI Korban Penyekapan di Myanmar Minta Segera Dipulangkan

Jakarta - Sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di Myanmar menunggu bantuan untuk segera dipulangkan ke tanah air.

"Anak saya bersama belasan WNI lainnya sudah tidak kuat berada di sana. Kata mereka, mungkin kalau ada ponsel mereka bisa kasih bukti kejamnya kekerasan di sana," kata RD, ayah salah satu korban berinisial I, saat dihubungi ANTARA pada Rabu (22/1).

RD mengungkapkan bahwa pada 3 Januari, anaknya dan 12 WNI lain kabur dari perusahaan yang lama, tetapi upaya mereka gagal.

Mereka —12 laki-laki dan seorang perempuan— kemudian disekap di sebuah ruangan selama satu hari dua malam, seorang di antaranya ditampar oleh bos perusahaan tersebut. Setelah penyekapan itu, mereka dibawa ke pos gerbang pada 5 Januari.

"Anak saya berpikir akan dipulangkan, sebab setelah insiden penamparan, mereka dijanjikan akan dipulangkan oleh tentara khusus dalam waktu 1-2 hari," kata RD.

Namun, mereka dijual ke perusahaan lain yang melakukan penyiksaan lebih berat. Para penjaga keamanan di perusahaan itu dilengkapi dengan alat penyetrum.

"Anak saya dan yang lainnya benar-benar sudah menyerah dengan kondisi tersebut," kata RD. "Sudah tiga orang yang menjadi korban pemukulan parah. Mereka semua dipukul, bahkan disetrum."

RD mengatakan anaknya mengaku mendapat ancaman dan intimidasi di tempat kerja yang baru.

"Mereka yang tidak bekerja dengan serius, personel harus membuat Anda (mengalami hal yang) lebih buruk dari kematian!!," demikian isi percakapan di grup perusahaan yang disampaikan I kepada ayahnya.

Menurut RD, terakhir kali dia berkomunikasi dengan sang anak pada Selasa (21/1) sore secara diam-diam, ketika I mengabarinya soal ancaman itu.

RD berharap pemerintah Indonesia segera memulangkan para WNI yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu.

"Anak saya berharap pemerintah secepatnya mengevakuasi mereka dari Myanmar. Itulah jeritan hati mereka," ucap RD.

Sejak kasus tersebut diberitakan pada November lalu, RD telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) untuk berupaya membebaskan anaknya dan WNI lain.

"Saya sudah memberikan informasi terkini dari anak saya kepada mereka. Kemlu menjanjikan pertemuan pada pekan ke-3 Februari," katanya.