Paspor Ditahan Pengadilan, Bolsonaro Gagal Hadiri Pelantikan Trump

BRASILIA - Pengadilan tinggi Brazil pada hari Kamis (16/1) menolak mengembalikan paspor mantan presiden sayap kanan Jair Bolsonaro yang berharap bisa menghadiri pelantikan Presiden terpilih AS Donald Trump minggu depan.

Pengadilan mengatakan Bolsonaro masih menimbulkan risiko pelarian hampir setahun sejak paspornya disita terkait penyelidikan atas dugaan upaya kudeta yang dilakukannya setelah pemilu tahun 2022.

Masih ada "kemungkinan percobaan penghindaran oleh terdakwa," kata hakim Alexandre de Moraes, yang sering berselisih dengan Bolsonaro.

Dalam wawancara dengan New York Times, yang diterbitkan beberapa saat sebelum putusan pengadilan, Bolsonaro sangat gembira tentang kemungkinan menghadiri pelantikan.

"Saya merasa seperti anak kecil lagi dengan undangan Trump. Saya bersemangat," kata Bolsonaro, menyebut Trump sebagai "orang terpenting di dunia."

Pria yang dijuluki "Trump dari Daerah Tropis" selama masa jabatannya kemudian mengatakan kepada saluran YouTube situs web konservatif Revista Oeste bahwa "banding masih mungkin dilakukan" terhadap keputusan paspor tersebut.

Bolsonaro mengatakan istrinya akan menghadiri pelantikan, di mana dia akan mendapatkan "perlakuan khusus" karena persahabatannya yang lama dengan Trump.

"Apa yang ia derita di sana, saya derita di sini," ungkapnya.

'Dianiaya'

Saat pahlawannya kembali menjabat di Amerika Serikat, mantan kapten angkatan darat berusia 69 tahun itu menghadapi berbagai tuntutan pidana dari penyelidikan yang diluncurkan setelah kekalahan tipisnya dalam pemilu melawan kandidat sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva.

Bolsonaro membantah semua tuduhan dan mengatakan dia "dianiaya."

Dia dilarang memegang jabatan publik hingga tahun 2030 karena menimbulkan keraguan pada sistem pemungutan suara di Brazil selama kampanye pemilihannya kembali yang gagal.

Polisi juga merekomendasikan agar ia didakwa dengan tuduhan memalsukan catatan vaksinasi Covid-19 dan menyalahgunakan perhiasan serta barang-barang mewah lainnya yang diberikan oleh Arab Saudi, yang nilainya mencapai $1,2 juta.

Tuduhan paling serius adalah bahwa ia "merencanakan, bertindak, dan memiliki kendali langsung dan efektif" atas rencana untuk menghalangi Lula menjabat.