Kabar Gembira untuk Para Petani, Bulog Targetkan Tidak Impor Beras pada 2025

BATU – Perum Bulog mematok target tidak mengimpor beras pada tahun 2025 dan produksi dalam negeri terserap seluruhnya. Pada masa tanam pertama, diperkirakan pada Februari 2025 memasuki masa panen, namun belum bisa dipastikan berapa hasil produksinya. Pada 2024, penyerapan dari petani mencapai 1,3 juta ton.

"Saat ini, kami masih melakukan penghitungan (prediksi) produksi dan serapan gabah (beras) dari petani untuk memenuhi target 2025 tidak impor beras," kata Direktur Human Capital Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, pada kegiatan penanaman bibit pohon alpukat, di Kawasan Arboretum Perum Jasa Tirta (PJT) I di Batu, Jawa Timur, Sabtu (14/12).

Seperti dikutip dari Antara, Sudarsono mengemukakan Bulog memiliki peran utama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui tiga pilar penting, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi harga pangan masyarakat.

Melalui pilar ketersediaan, tambah Sudarsono, Bulog memastikan ketersediaan stok pangan pokok di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, melalui jaringan distribusi yang luas dan infrastruktur logistik yang andal.

Selanjutnya, melalui pilar keterjangkauan, Bulog akan berupaya menjaga akses keterjangkauan masyarakat terhadap pangan pokok, melalui penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti beras bantuan pangan (Banpang).

Melalui pilar stabilisasi, katanya, Bulog memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar melalui operasi pasar dan pengelolaan CBP melalui penyaluran beras SPHP atau stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Ketahanan Pangan

Langkah operasi yang dijalankan oleh Bulog tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu petani mendapatkan harga jual yang wajar. "Ketiga pilar ini tidak hanya mencerminkan misi Bulog dalam mendukung ketahanan pangan, juga mendukung keseimbangan sosial dan perekonomian masyarakat," katanya.

Menyinggung penyaluran bantuan pangan (beras) bagi penerima manfaat, Sudarsono mengatakan sekitar 80–90 persen. "Kami optimistis penyaluran 2024 terealisasi 100 persen," ucapnya.

Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, mendorong pemerintah mengoptimalkan diversifikasi pangan sejalan dengan upaya mewujudkan swasembada guna mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan dalam negeri sehingga tidak perlu impor beras.

Berly menuturkan tidak semua daerah Indonesia cocok untuk ditanam beras, sehingga sumber pangan lokal selain beras perlu dikembangkan secara optimal untuk dikonsumsi masyarakat.

"Tapi, untuk Indonesia timur khususnya tidak cocok lahan kita, sehingga kalau didorong atau ingin tumbuh beras di sana, investasinya besar sekali dan mahal, dan kalaupun rakyat sana sudah terbiasa makan beras, jadinya biaya transportasi juga mahal," ujarnya.