Seluruh Pemda Ditargetkan Miliki MPP pada 2025

JAKARTA - Kementerian Pen­dayagunaan Aparatur Ne­ga­ra dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan seluruh kabupaten/kota mempunyai mal pelayanan publik (MPP) pada 2025. “Akan tetapi, tentunya kembali lagi pada kesiapan pemerintah daerah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini saat peresmian 42 MPP se-Indonesia di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12).

Ia mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, maka Kementerian PANRB berfokus untuk mendorong pemerintah daerah (pemda) mengintegrasikan layanannya terlebih dahulu agar masyarakat tidak harus pergi ke berba­gai tempat.

Selain itu, dia mengatakan bahwa untuk daerah yang belum mempunyai MPP dapat mengintegrasikan layanan pub­lik di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Nanti kalau mereka sudah siap, dan sebagainya, bisnis prosesnya, kemudian juga kan tidak hanya punya pemerintah daerah, karena dari swasta, dari layanan pemerintah pusat, dan sebagainya pun harus ada di situ, maka kami akan membantu memberikan bimbingan untuk bangun mal pelayanan publik,” jelasnya.

Namun, dia mengatakan bah­wa pendampingan tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian PANRB karena tetap membutuhkan pemerintah provinsi. “Jadi, kami mendorong setiap provinsi, gubernur, untuk bisa memberikan motivasi kepada kabupa­ten/kota, melakukan pendam­pingan-pendampingan kepada kabupaten/kota,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemente­rian PANRB, sejak 2017 hingga 12 Desember 2024 terdapat 272 MPP. Selain itu, sebanyak 236 kabupaten/kota, dan lima provinsi, yakni Maluku, Papua Barat Daya, Papua Pegunung­an, Papua Selatan, dan Papua Tengah belum memiliki MPP.

Tiga Pesan

MenPANRB memberikan tiga pesan untuk pemdah dalam meningkatkan layanan MPP. “Pertama adalah utamakan selalu kualitas pelayanan, pastikan bahwa layanan diberikan dengan cepat, mudah, ramah, profesional, dan berintegritas. Jadikanlah kepuasan masyarakat itu sebagai ukuran utama di dalam keberhasilan layanan,” kata Rini Widyantini.

Berikutnya, dia meminta pe­merintah daerah meningkatkan kolaborasi lintas sektor de­ngan membangun kerja sama yang solid bersama peme­rintah pusat, daerah, instansi vertikal, badan usa­ha milik nega­ra (BUMN), dan swasta untuk menciptakan eko­sistem layanan yang makin terintegrasi.

Menteri PANRB memandang perlu pelibat­an masyarakat dalam setiap eva­luasi maupun pengem­bang­an MPP. “Kita tidak lagi melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk men­da­patkan layanan-la­yanan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya,” jelasnya.

Pesan terakhir, kata dia, agar MPP menjadi simbol inovasi bagi tiap pemerintah daerah di seluruh Indonesia. “Jangan puas dengan capaian saat ini. Cari cara-cara baru yang membuat layanan makin efisien dan ramah kepada masyarakat, ramah kepada kaum rentan, dan pastikan bahwa MPP menjadi dorongan yang lebih kuat untuk penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat proses layanan,” ujarnya. Ant/S-2