Waspada Terorisme di Medsos, ‘Echo Chamber’ Memperparah Penyebaran Radikalisme

Potensi paparan radikalisme di media sosial

Pada kejahatan terorisme, echo chamber dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesalahan individu dalam menerima informasi, memperkuat radikalisasi dan mengurangi kemampuan individu untuk berpikir kritis atau berdiskusi secara konstruktif dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda.

Pada tahun 2017, terdapat sebuah penelitian terhadap 22.000 akun twitter yang dianalisa perilaku bermedia sosialnya terhadap ISIS. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam proses radikalisasi dengan menciptakan Echo Chamber yang mendukung konten ekstremisme.

Platform seperti Twitter menjadi celah bagi kelompok teroris untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru melalui komunitas online yang tertutup dan seragam. Dalam komunitas ini, ide-ide radikal semakin diperkuat, yang berpotensi mendorong tindakan kekerasan yang lebih nyata.

Algoritme media sosial semakin memperparah situasi ini dengan menciptakan lingkungan yang hanya memperlihatkan individu pada pandangan yang serupa dengan keyakinan mereka. Jika algoritme tersebut menyarankan konten-konten ekstremisme dan radikal, hampir pasti echo chamber yang tercipta akan membuat individu terus terpapar pada konten sejenis, sehingga perspektif alternatif menjadi terabaikan.

Echo chamber terbukti telah berkontribusi pada beberapa kasus yang melibatkan terduga pelaku terorisme. Dalam kurun waktu 2006-2021, telah terjadi 13 aksi teror lone wolf (pelaku tunggal serangan teror tanpa arahan/koordinasi). Dari 13 kasus, tujuh di antaranya menunjukkan pelaku terpapar oleh propaganda kelompok teror melalui konten media sosial.

Rekomendasi untuk 'stakeholder' terkait

Kemudahan mengakses informasi tentang strategi terorisme, ketidakmampuan menyaring informasi dan kurangnya berpikir kritis dalam menerima konten-konten di media sosial oleh setiap pengguna media sosial ditengarai menjadi faktor pendorong mengapa seseorang akhirnya nekat untuk melakukan aksi kejahatan terorisme.

Untuk mengatasi masalah ini, stakeholder terkait seperti platform media sosial, pemerintah, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama meningkatkan literasi digital.

Media sosial harus mengembangkan algoritme transparan yang menyajikan informasi beragam, bukan hanya sesuai preferensi pengguna. Di sisi lain, pemerintah dapat menetapkan regulasi yang mewajibkan platform untuk meminimalkan penyebaran konten berbahaya atau ekstremis dan memastikan adanya keterwakilan pandangan yang berbeda.

Regulasi ini bisa mencakup kewajiban bagi platform untuk melaporkan langkah-langkah yang mereka ambil dalam menangani konten yang menyesatkan atau mempromosikan kekerasan, serta pemerintah dapat memberikan sanksi jika platform gagal mematuhi aturan tersebut.

Selain itu, lembaga pendidikan juga perlu mengintegrasikan literasi media dalam kurikulum agar masyarakat mampu mengenali bias dan mencari informasi dari berbagai sumber tepercaya sehingga tidak terjebak dalam echo chamber.

Alexander Sabar, Mahasiswa Doktoral Kriminologi FISIP UI dan berdinas di POLRI, Universitas Indonesia