Pengelolaan Kekayaan Alam Masih Untungkan Segelintir Kelompok

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden bidang Ketahanan Pangan, Muhamad Mardiono, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat. "Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya," kata Mardiono.

Menanggapi pernyataan Mardiono itu, Ketua Pergerakan Advokat, Heroe Waskito, mempertanyakan bagaimana pengelolaan kekayaan alam selama ini telah dilakukan. "Kalau sekarang dikatakan kekayaan alam harus dikelola untuk rakyat, pertanyaannya adalah, selama ini seperti apa pengelolaannya? Apakah benar-benar sudah mengutamakan kepentingan rakyat atau hanya dinikmati segelintir pihak?" kata Heroe dalam pernyataannya, Senin (30/10).

Heroe mengungkapkan bahwa pernyataan seperti itu sudah sering terdengar dari pejabat negara, namun kenyataannya masih banyak wilayah kaya sumber daya yang masyarakatnya justru hidup dalam kondisi yang memprihatinkan.

"Kalau kita lihat daerah- daerah tambang, banyak masyarakat sekitar yang justru terpinggirkan. Seharusnya, manfaat ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat setempat, bukan hanya perusahaan besar," tegasnya. Pengelolaan kekayaan alam, jelasnya, membutuhkan transparansi dan akuntabi l i tas. "Kita perlu pengawasan ketat dan regulasi yang jelas untuk memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan dampak positif bagi rakyat.

Jangan sampai kebijakan ini hanya sekadar wacana tanpa implementasi nyata," kata Heroe. Dia juga mendesak pemerintahan Prabowo untuk serius memberantas tambang ilegal yang terbukti menyengsarakan rakyat dan merugikan negara hingga ratusan triliun.

Sangat Bervariasi

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YB Suhartoko, mengatakan kekayaan alam di Indonesia belum sepenuhnya memberi kemakmuran buat rakyat. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, sebenarnya mempunyai keragaman kekayaan alam dalam pangan yang sangat bervariasi.

Dari pangan, dahulu makanan pokok beras, jagung, sagu, gaplek, dan masih banyak lagi. "Namun perkembangan saat ini semua daerah mengonsumsi beras, akibatnya mewujudkan swasembada beras dibutuhkan usaha yang sangat keras. Lebih baik diupayakan lagi secara bertahap melakukan diversifikasi pangan berdasarkan kemampuan produksinya," kata Suhartoko. Indonesia juga memiliki kekayaan hayati dari lautan yang luas sebagai sumber protein.

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, juga mengakui kalau pengelolaan kekayaan alam belum memberi kemakmuran buat rakyat Indonesia. "Jika kita melihat praktik di sektor hilirisasi, nampaknya kita masih jauh dari amanat Undang-Undang bahwa kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat. Praktik pengerukan sumber daya mineral seperti nikel dan timah hanya menguntungkan segelintir pihak, seperti perusahaan dan individu tertentu," tegasnya.