PMN Harus Dapat Memberi Manfaat Ekonomi ke Masyarakat

JAKARTA - Pemberian penyertaan modal negara (PMN) terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dievaluasi. PMN yang diberikan ke BUMN harus berdampak pada economy value masyarakat bukan hanya economy value dari BUMN. Demikian ditegaskan Chaikal Nuryakin, Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) dalam diskusi dalam rangka Dies Natalis Ke-36 Magister Manajemen (MM) FEB UI, di Jakarta, Selasa (8/10).

Chaikal mendorong pemerintah dan DPR untuk terus mengevaluasi pemberian PMN kepada perusahaan perusahaan pelat merah. Sebab, secara ilmiah PMN itu sangat bermanfaat buat masyarakat. Dari studi yang dilakukan FEB UI, dampak pembiayaan PMN program listrik masuk desa (Lisdes) periode 2015-2022 sangat terasa. Program Lisdes oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini meningkatkan aktivitas ekonomi desa setara dengan 0,14-0,17 persen peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di tingkat desa.

Kemudian, manfaat lain dari program Lisdes ini juga menurunkan tingkat kemiskinan di desa. PMN yang diberikan harus balik lagi ke pemerintah dalam bentuk menurunkan tingkat kemiskinan dan berpengaruh pada tingkat pendidikan masyarakat. Tak hanya buat pemerintahan desa, program Lisdes ini turut memberi andil terhadap fiskal kabupaten/kota. Ia menghasilkan potensi tambahan penerimaan mencapai 435 juta rupiah per kabupaten/ kota per tahun untuk pendapatan asli daerah (PAD) dan 296 juta per kabupaten/kota per tahun untuk penerimaan pajak. Chaikal mengakui banyak BUMN yang selama ini begitu diberi PMN, tidak memberi economi value kepada masyarakat sehingga ke depan harus lebih selektif.

"PMN itu harus ada manfaatnya juga buat masyarakat. BUMN-BUMN yang tidak memberi manfaat langsung ke masyarakat harus dievaluasi PMN-nya," tegas Chaikal. Jadi BUMN-BUMN yang kantongi PMN, paparnya, harus tidak hanya berpikir terkait sosial value yang dicapai, tetapi economy value. Bukan hanya buat internal perusahaan, tetapi buat masyarakat umum agar ekonomi yang berkembang di desa bisa kembali ke negara. Teguh Hartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI mengatakan keberadaan BUMN atau perusahaan apa pun harus ada relevansinya buat masyarakat. Demikian juga fungsi lembaga pendidikan seperti kampus harus ada manfaatnya buat masyarakat.

"Tanpa ada relevansi maka kehadiran kita tak ada gunanya," papar Teguh. Sebagaimana diketahui, untuk 2025 ada 16 BUMN yang akan menerima PMN dari pemerintah. Adapun total nilainya mencapai 44,24 trilliun rupiah. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Sunarso, yang menjadi salah satu pembicara dalam acara tersebut menegaskan sebagai BUMN ada dua tugas yang melekat yakni untuk mengejar keuntungan dan membantu mendorong ekonomi masyarakat. Adapun BRI, papar Sunarso, sangat konsen dan seimbang dalam dua hal tersebut.

Khusus untuk mendorong ekonomi masyarakat BRI di bawah eranya menutup banyak cabang di daerah-daerah dengan membuat skema bisnis baru yang mendorong keterlibatan masyarakat. "Kami beri kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat di dalam skema bisnis BRI. Makanya, kami bentuk BRI Link agar mendorong pertumbuhan ekonomi baru di masyarakat," ucap Sunarso.